“Karena itu, kami yakin dan percaya dimasa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Provinsi Tapanuli Raya pasti terwujud dan disahkan,” ucap Edison yang juga mantan pengurus DPP KNPI di era tahun 1990-an.
Sebagaimana diinformasikan, provinsi Tapanuli Raya diperkirakan mencakup enam kabupaten dan kota, yaitu Kabupaten Tapanuli Utara,Toba, Samosir, Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga.
Sejalan dengan rencana pembentukan provinsi Tapanuli Raya, sebut Edison, pihaknya bersama dengan elemen masyarakat selama beberapa tahun terakhir ikut mendukung pendirian Universitas Umum Negeri di Tapanuli Utara.
Menanggapi rencana pendirian perguruan tinggi negeri tersebut, Wakil Ketua DPW KMDT Sumut Erika Panjaitan berpendapat bahwa keberadaan universitas negeri umum di Tapanuli Utara perlu segera direalisasikan dalam upaya mewujudkan masyarakat yang cerdas dan percepatan pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul terutama dari kabupaten se-kawasan Danau Toba dan Tapanuli Raya.
“Setiap tahun ribuan anak dari wilayah Tapanuli Raya berangkat kuliah baik ke Medan maupun Pulau Jawa. Jika ada universitas negeri di Tapanuli, tentunya para orang tua akan menguliahkan anaknya tidak perlu sampai jauh dengan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit,” paparnya.
Tidak hanya itu, kata Erika, perputaran perekonomian secara signifikan akan terjadi sebagai dampak berdirinya universitas negeri di wilayah Tapanuli Raya.
Dalam acara dialog interaktif Horas Medan yang dipandu wartawan senior Maruli Agus Salim Siregar, Wakil Ketua Umum DPP KMDT Mandalasah Turnip, menjelaskan bahwa persiapan Rakernas KMDT 2023 hingga saat ini berjalan lancar dan para pengurus KMDT dari sejumlah provinsi, kabupaten dan kota telah menyatakan kesediaan untuk menghadiri perhelatan tahunan tersebut.
“Kita berharap seluruh rangkaian acara pra Rakernas hingga Rakernas KMDT tahun 2023 berjalan sukses dan mendapat dukungan dari berbagai institusi, baik pemerintan maupun BUMN dan swasta,” tambahnya. D|Red
