Medan-Mediadelegasi: Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV Komite Masyarakat Danau Toba (KMDT) yang digelar di Hotel Sultan Jakarta pada 29-30 September 2023 mendatang siap melahirkan sejumlah rekomendasi di antaranya soal keberlanjutan pembangunan nasional, termasuk mendukung pembentukan provinsi Tapanuli Raya.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum DPP KMDT Edison Manurung didampingi para pimpinan pengurus KMDT Provinsi Sumut dalam acara jumpa pers dan dilanjutkan dengan sesi Dialog Interaktif HorasMedan yang digelar Mediadelegasi di Medan, Senin (14/8),
“KMDT pada prinsipnya sangat mendukung setiap calon presiden yang berkomitmen melanjutkan keberlangsungan program-program unggulan pembangunan yang selama ini telah dilaksanakan oleh Presiden Jokowi,” ujar Edison.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih lanjut ia mengingatkan agar siapapun tokoh nasional yang terpilih menjadi presiden RI 2024-2029 melalui Pemilu 2024 mendatang dapat menjaga ideologi Pancasila, persatuan, serta toleransi dan kebersamaan menjadi fondasi sosial bangsa Indonesia.
KMDT, katanya, juga berharap Pemilu 2024 dapat berjalan dengan damai dan demokratis serta dapat terpilih pemimpin yang meneruskan upaya Indonesia menjadi negara maju, adil, dan makmur.
Rekomendasi lain yang akan dilahirkan dalam Rakernas KMDT 2023, lanjutnya, meminta kepada Presiden Jokowi agar mencabut moratorium pembentukan provinsi Tapanuli atau berpisah dari provinsi induk Sumatera Utara (Sumut).
Ditambahkannya, pihak KMDT akan ikut mengawal perjuangan berbagai elemen masyarakat yang menginginkan pembentukan provinsi Tapanuli, namun keputusan pembentukan provinsi baru itu sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah pusat.
Meski moratorium pembentukan provinsi Tapanuli Raya belum dicabut sampai sekarang, ia memastikan beberapa kabupaten/kota di Sumut diyakini telah memiliki persiapan yang matang terkait rencana pembentukan provinsi tersebut.
“Karena itu, kami yakin dan percaya dimasa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Provinsi Tapanuli Raya pasti terwujud dan disahkan,” ucap Edison yang juga mantan pengurus DPP KNPI di era tahun 1990-an.
Sebagaimana diinformasikan, provinsi Tapanuli Raya diperkirakan mencakup enam kabupaten dan kota, yaitu Kabupaten Tapanuli Utara,Toba, Samosir, Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga.
Sejalan dengan rencana pembentukan provinsi Tapanuli Raya, sebut Edison, pihaknya bersama dengan elemen masyarakat selama beberapa tahun terakhir ikut mendukung pendirian Universitas Umum Negeri di Tapanuli Utara.
Menanggapi rencana pendirian perguruan tinggi negeri tersebut, Wakil Ketua DPW KMDT Sumut Erika Panjaitan berpendapat bahwa keberadaan universitas negeri umum di Tapanuli Utara perlu segera direalisasikan dalam upaya mewujudkan masyarakat yang cerdas dan percepatan pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul terutama dari kabupaten se-kawasan Danau Toba dan Tapanuli Raya.
“Setiap tahun ribuan anak dari wilayah Tapanuli Raya berangkat kuliah baik ke Medan maupun Pulau Jawa. Jika ada universitas negeri di Tapanuli, tentunya para orang tua akan menguliahkan anaknya tidak perlu sampai jauh dengan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit,” paparnya.
Tidak hanya itu, kata Erika, perputaran perekonomian secara signifikan akan terjadi sebagai dampak berdirinya universitas negeri di wilayah Tapanuli Raya.
Dalam acara dialog interaktif Horas Medan yang dipandu wartawan senior Maruli Agus Salim Siregar, Wakil Ketua Umum DPP KMDT Mandalasah Turnip, menjelaskan bahwa persiapan Rakernas KMDT 2023 hingga saat ini berjalan lancar dan para pengurus KMDT dari sejumlah provinsi, kabupaten dan kota telah menyatakan kesediaan untuk menghadiri perhelatan tahunan tersebut.
“Kita berharap seluruh rangkaian acara pra Rakernas hingga Rakernas KMDT tahun 2023 berjalan sukses dan mendapat dukungan dari berbagai institusi, baik pemerintan maupun BUMN dan swasta,” tambahnya. D|Red
