PEMBENTUKAN Kabupaten Samosir dari sebelumnya masuk Kabupaten Toba Samosir (Toba) adalah murni atas insiatif warga masyarakat Samosir. Proses pemekaran melalui perjalanan panjang dengan penuh tantangan yang tak mudah dilalui.
Berawal dari keluhan sejumlah tokoh masyarakat perantau asal Samosir dalam berbagai kesempatan, mengesankan lambannya pembangunan di Samosir. Bahkan hampir semua desa masuk desa tertinggal dan miskin. Salah satu solusinya adalah pembentukan Kabupaten tersendiri.
Pemikiran, gagasan dan aspirasi mulai bergulir dan langsung direspon positif oleh DPRD Kabupaten Toba Samosir yang diketuai Bonatua Sinaga waktu itu. Setelah beberapa bulan diskusi di DPRD mulai mengerucut dan diangkat ke rapat Pleno. Ketua DPRD mengetuk persetujuan Samosir dimekarkan menjadi Kabupaten tersendiri. Untungnya, mayoritas pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi di DPRD Toba Samosir berasal dari Samosir.
Sejak saat itu, proses mulai bergulir ke kantor Bupati.
Kepala Bappeda saat itu Wilmar Simanjerang. Dia pun mempersiapkan administrasi kelayakan Samosir menjadi Kabupaten. Saat itu persyaratan administratif masih belum terpenuhi. Bupati Tampubolon juga memahami hal ini, sehingga ada alasan untuk tidak memberikan surat persetujuan.
Kemudian, pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi berangkat ke Jakarta. Mereka datang ke rumah saya. Saat itu saya menjabat ketua Panitia Anggaran dan Ketua Komisi IX membidangi Keuangan Negara dan BUMN. Sebagai anak rantau dari Samosir saya menerima kehadiran mereka dengan baik dan penuh rasa hormat.
Mereka menceritakan alotnya proses yang telah dilalui. Perlu bantuan dari sejumlah tokoh nasional berasal dari Samosir agar proses berjalan sesuai harapan.
Tentu saja saya sangat memahami kesulitan yang dihadapi dan merasa wajib mewujudkan pemekaran Samosir. Tetapi, saya minta dikumpulkan dulu tokoh-tokoh masyarakat yang tinggal di Samosir. Saya ingin bertemu dan menanyakan pendapat warga Samosir sendiri.
Keesokan harinya kami bertemu kembali di hotel Hilton (sekarang Sultan) Senayan. Mereka dengan sejumlah tokoh masyarakat Samosir di Jakarta seperti tulang Manaek Sinaga dan Ir Sahat Sinaga tampak sudah berkumpul.
Hasilnya, kami bersepakat untuk membantu proses pemerkaran Samosir dan setuju bertemu dulu dengan tokoh-tokoh masyarakat yang tinggal di Samosir, wakil-wakil dari semua desa.
Sekitar sebulan berikutnya, temu muka dengan masyarakat Samosir, diadakan di Pasanggarahan (ex rumah Camat Pangururan).
Kepala kerbau digeser ke hadapan saya dan melalui Amang AE Manihuruk dan Raja Adat lainnya menyampaikan kepala kerbau tersebut sembari berpesan bahwa semua masyarakat Samosir menyatakan sangat setuju Samosir menjadi Kabupaten dan meminta kesediaan saya dan kawan-kawan untuk membantu memekarkan Samosir menjadi kabupaten.
Kata sambutan juga bergantian disampaikan oleh tokoh masyarakat Samosir dan oleh amang Bonatua Sinaga, Ketua DPRD Toba Samosir.
Saya bersama tokoh-tokoh Samosir yang datang dari Jakarta dan dari Medan dengan senang hati menerima pernyataan dan permintaan Raja adat masyarakat Samosir. Saya juga diminta mewakili perantau Samosir menyampaikan sambutan. Saya tentu dengan yakin menyatakan kesediaan untuk memenuhi permintaan warga masyarakat Samosir sembari meminta dukungan doa dari semua hadirin. Sebelum kami pulang, panitia meminta bantuan dana utk biaya pertemuan tersebut.
Sebenarnya saya terkejut tapi untung saja saya dan tulang Manaek telah menyediakan dana yang cukup dari Jakarta. Dari dana tersebut, saya menyampaikan bantuan sebesar Rp75 juta. Tetapi kami sangat bersyukur karena acara berjalan lancar.
Bupati Belum Teken
Kembali masalah di Balige masih berlanjut. Bupati belum menandatangani persetujuannya. Akhirnya ratusan warga masyarakat Samosir bergerak ke Balige melakukan demo damai di hadapan kantor Bupati mendesak agar Bupati segera mrnandatangani surat dimaksud. Namun surat tersebut tak kunjung ditandatangan okeh Bupati.
Akhirnya, saya sebagai ketua apanitia Anggaran membuat pernyataan secara nasional bahwa Otonomi Daerah telah melahirkan raja raja kecil di daerah dimana sebagian kepala daerah menggunakan dana DAU membeli mobil Mercedes sebagai kendaraan dinas Bupati. Contohnya Bupati Toba Samosir. Pernyataan tersebut menjadi berita nasional dan viral sehingga mata tertuju ke Bupati Tampubolon.
Saya dihubungi Bupati dan menyatakan menyesal karena membeli mobil Mercedes tersebut. Dia mempertanyakan kenapa dijadikan contoh dan ada salah apa. Saya jawab, kesalahan mungkin tidak ada tapi kurang sensitif terhadap aspirasi rakyat Samosir. Saya minta Bupati agar membantu rakyat Samosir dengan menandatangani surat persetujuan pemekaran Samosir.
Kita bersyukur, Bupati akhirnya menandatangani surat dimaksud.
Proses selanjutnya di pemerintah Provinsi. Saat itu Mayjen Tengku Nurdin sebagai Gubernur Sumatera Utara dan Ketua DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan.
Saya berkunjung ke Medan dan saya memberitahu pak Gubernur mau menghadap. Jawabannya, akan datang ke Hotel Tiara, tempat saya menginap. Akhirnya kami ngobrol dan ujungnya saya minta dukungan Gubernur untuk pemekaran Samosir.
