Medan-Mediadelegasi: Kalangan pengurus DPP Komite Masyarakat Danau Toba (KMDT) menilai rekomendasi mengenai usulan pembentukan provinsi Tapanuli Raya sebagai daerah otonom baru di Provinsi Sumatera Utara adalah sebuah hal yang wajar jika ditinjau dari aspek persyaratan administrasi teknis dan fisik kewilayahan.
“Memang dalam perkembangan saat ini ada kebijakan pemerintah pusat yang sementara melakukan moratorium, tetapi aspirasi masyarakat mengenai pembentukan provinsi Tapanuli Raya tentunya harus dinilai sebagai usulan yang wajar,” kata pengurus DPP KMDT Dr. Drs Sonny W Manalu saat menjadi pembicara dalam rapat koordinasi (Rakor) DPW KMDT Sumatera Utara (Sumut), di Medan, Sabtu (14/9).
Sebagaimana diinformasikan, pembentukan provinsi Tapanuli Raya dan perguruan tinggi negeri baru di kawasan Danau Toba merupakan dari beberapa isi rekomendasi yang ditetapkan dalam rapat kerja nasional (Rakernas) KMDT di Hotel Sultan Jakarta pada 30 September 2023 lalu.
Menurut Sonny Manalu yang juga mantan Staf Ahli Kementerian Sosial RI, tujuan pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melaluipeningkatan pelayanan, percepatan demokrasi, percepatan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan danketertiban, serta peningkatan hubungan serasi antara Pusat dan Daerah.
Dengan demikian, lanjut mantan Ketua Umum DPP Mahasiswa Pancasila tersebut, setiap kebijakan pemekaran dan pembentukan suatu daerah otonomi baru harus memastikan tercapainya akselerasi di berbagai bidang tersebut yang pada giliran akhirnya bermuara pada perbaikan kesejahteraan rakyat.
Lebih lanjut ia mengutarakan bahwa rekomendasi yang dikeluarkan dalam Rakernas KMDT 2023 soal pembentukan provinsi Tapanuli Raya dan Universitas Tapanuli Raya diyakini sudah melalui proses kajian secara mendalam dan intensif.
