Medan–Mediadelegasi:Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu) R Sabrina mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Tahun 2020 secara virtual, Kamis (17/12), dari Sumut Smart Province, lantai enam Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan.
Sekda mengatakan, situasi pandemi Covid-19 saat ini membawa perubahan pada seluruh tatanan hidup manusia. Sektor pelayan publik dalam melayani masyarakat juga dituntut untuk berbenah mengikuti perubahan. Dalam situasi seperti ini, aparatur sipil negara (ASN) diharapkan harus peka dengan perubahan dan mampu menciptakan inovasi untuk menjawab tantangan yang ada.
“Banyak program tahunan yang mungkin terhambat lantaran situasi pandemi. Namun seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden dalam Rakornas tadi, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat harus terus berjalan. Artinya kita para ASN harus kreatif dan aktif dalam beradaptasi,” ujar Sabrina usai mengikuti Rakornas.
Sabrinapun mengajak seluruh ASN khususnya di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk terus meningkatkan kapasitas diri khususnya dalam rangka mendukung perwujudan reformasi birokrasi. Di antaranya dengan meningkatkan kompetensi dan literasi digital, memiliki kecakapan dalam berbahasa asing dan meningkatkan wawasan serta pengetahuan.
Pada pelaksanaan Rakornas Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia sekaligus Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) Ma’ruf Amin yang turut bergabung secara virtual dari Sekretariat Wapres menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Rakornas Kepegawaian BKN Tahun 2020. Menurutnya kegiatan ini dipandang sebagai bagian dari mekanisme koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pengembangan serta pembinaan ASN.
“Tema yang diangkat dalam Rakornas Kepegawaian Tahun 2020 sangat sesuai untuk menjawab dua isu besar saat ini yaitu sebagai solusi terhadap perubahan tatanan kerja akibat pandemi Covid-19, serta sebagai solusi untuk menjawab dinamika kebutuhan pengelolaan SDM memasuki era revolusi industri 4.0,” ucap Ma’ruf.
Reformasi birokrasi yang saat ini sedang diupayakan, kata Ma’ruf, salah satunya diwujudkan melalui akselerasi pemanfaatan dukungan teknologi informasi secara intensif dan masif. Komitmen pemerintah untuk mempercepat transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan ditunjukkan dengan dukungan anggaran sebesar Rp30,5 triliun.
