Medan-Mediadelegasi: Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pemulihan Pascabencana Sumatera bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Pertemuan ini dilakukan secara virtual dari ruang kerja Wagub di Lantai 9 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Jumat (9/1/2026).
Rakor strategis ini melibatkan pimpinan pemerintahan dari tiga provinsi di Pulau Sumatera yang terdampak bencana cukup signifikan, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Selain pimpinan provinsi, seluruh kepala daerah tingkat kabupaten/kota yang wilayahnya terdampak juga turut hadir memberikan laporan terkini.
Dalam pembahasan tersebut, sebanyak 18 kabupaten/kota di Sumatera Utara menjadi fokus utama terkait kondisi terkini infrastruktur dan sosial. Pemerintah pusat dan provinsi melakukan evaluasi mendalam terhadap laporan upaya pemulihan pascabencana yang telah dilakukan di daerah-daerah tersebut.
Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Wagub Surya mengungkapkan ada lima daerah di Sumut yang memerlukan perhatian ekstra. Kelima wilayah tersebut mengalami dampak paling parah akibat terjangan banjir, banjir bandang, dan tanah longsor yang terjadi sebelumnya.
Adapun lima daerah yang menjadi prioritas utama tersebut meliputi Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan Kota Sibolga. Tingkat kerusakan di wilayah-wilayah ini dinilai masih cukup tinggi sehingga memerlukan langkah penanganan yang lebih cepat dan terukur.
Selain kerusakan fisik, Surya juga menyoroti kondisi ekonomi masyarakat di wilayah terdampak yang belum berjalan optimal. Kendala utama terletak pada rusaknya sarana dan prasarana vital yang menghambat arus distribusi logistik dan aktivitas ekonomi sehari-hari warga setempat.
Menanggapi hal itu, Wagub Surya menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh data kerusakan dari kabupaten/kota. Langkah ini bertujuan untuk memastikan validitas data sebelum dikirimkan ke pemerintah pusat sebagai dasar kebijakan bantuan.
Baca juga: https://mediadelegasi.id/dewan-ham-pbb-dipimpin-indonesia/
Surya menginstruksikan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir, termasuk Kepala BPBD Sumut Tuahta Saragih dan Kadis Kesehatan Faisal Hasrimi, untuk saling bersinergi. Data yang valid nantinya akan menjadi acuan tunggal bagi pemerintah pusat dan OPD di lingkungan provinsi.
Seluruh data yang telah divalidasi akan dimasukkan ke dalam dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Dokumen ini berfungsi sebagai peta jalan teknis bagi kementerian terkait dan seluruh instansi di daerah dalam mengeksekusi program pemulihan secara terintegrasi.
Kepala BPBD Sumut, Tuahta Saragih, menjelaskan bahwa pihaknya saat ini sedang menggelar rakor lanjutan guna mendetailkan setiap kerusakan yang ada. Koordinasi intensif dilakukan dengan BPBD tingkat kabupaten/kota agar upaya pemulihan dapat dilakukan secara berjenjang dan tepat sasaran.
