Tak hanya di media massa konvensional, isu bencana banjir ini juga memicu resonansi yang luas di ruang media sosial. DIR mencatat terdapat lebih dari 55.600 unggahan dari sekitar 28.100 akun berbeda, dengan total interaksi yang mencapai lebih dari dua juta percakapan di berbagai platform digital.
“Interaksi tertinggi terjadi di platform TikTok dan Instagram. TikTok mencatat angka interaksi sebesar 939.289, sementara Instagram mencapai 909.837 interaksi. Ini menunjukkan bahwa isu bencana ini sangat viral dan memiliki daya tarik emosional yang tinggi di kedua platform tersebut,” jelas Neni Nur Hayati dalam rilis kajian yang diterbitkan pada Kamis (25/12/2025).
Melalui analisis mendalam, kajian DIR mengidentifikasi tiga klaster utama percakapan publik yang muncul seiring dengan berkembangnya isu bencana. Klaster pertama adalah fokus pada aspek kemanusiaan, yang membahas mengenai kondisi korban, kronologi terjadinya bencana, serta kebutuhan dasar yang masih dibutuhkan oleh masyarakat terdampak.
Klaster kedua berupa gugatan sistemik terhadap berbagai kebijakan yang dianggap berkontribusi pada terjadinya banjir. Terdapat tudingan bahwa eksploitasi hutan dan aktivitas tambang menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya risiko banjir, yang diperkuat oleh temuan kayu gelondongan di beberapa lokasi terdampak.
Klaster ketiga adalah eskalasi elemen politik, yang muncul dalam bentuk kritik langsung terhadap otoritas pemerintah yang dinilai lamban dalam merespon serta kurang menunjukkan empati terhadap kondisi masyarakat terdampak. Beberapa opini publik menyoroti perlunya kecepatan dan ketepatan dalam setiap langkah penanganan.
DIR juga menyoroti munculnya narasi sensitif dengan kata kunci “Merdeka” yang beredar di wilayah Aceh dan Nias. Narasi ini muncul sebagai bentuk protes masyarakat terhadap penanganan bencana yang dianggap belum memadai. “Ini menandakan bahwa bencana mulai berpotensi dimanfaatkan sebagai alat tawar politik dan bisa mengancam stabilitas nasional jika tidak segera dikelola dengan bijak,” ungkap Neni.
Atas dasar temuan tersebut, DIR memberikan beberapa rekomendasi strategis kepada pemerintah. Di antaranya adalah percepatan penetapan status bencana nasional, peningkatan kehadiran simbolis negara melalui kunjungan pejabat tinggi ke wilayah terdampak, serta transparansi dalam penegakan hukum terhadap dugaan keterlibatan sektor ekstraktif dalam penyebab bencana.
Pemerintah juga diminta aktif memitigasi narasi disintegratif di media sosial dan mengendalikan harga pangan untuk mencegah terjadinya krisis ekonomi mikro.
DIR menegaskan, tanpa langkah strategis dan komunikasi publik yang kuat, krisis kemanusiaan akibat bencana berpotensi berkembang menjadi krisis kepercayaan terhadap negara.D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGE NEWS.
