SEJUMLAH elemen dan aktivis di Dairi dan Pakpak Bharat meminta Gubernur Sumut Eddy Rahmayadi segera mengevaluasi kinerja Kapala UPT Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sidikalang. Tingkahnya dinilai tak sesuai dengan Nawacita Presiden Jokowidodo . Hal miris mendominasi, ketika menyimak kelakuan Kepala UPT UPTJJ Sidikalang. Meski berulangkali media mendatangi kantor UPT Dinas PU Bina Marga Sidikalang di Jalan Masjid, Sidikalang itu, hasilnya nihil.
Kepala UPT dan staf Pembantu UPT Dinas PU Bina Marga Sidikalang diduga jarang masuk kantor. Kedatangan sejumlah awak media, Jumat (22/4), hanya dilayani seorang tenaga harian lepas (THL).
Banyak hal yang membutuhkan konfirmasi. Mulai dari kegiatan proyek tahun 2021 di Dairi dan Pakpak Bharat, hingga anggaran dana pemeliharaan jalan provinsi Sumatera Utara yang ditangani Dinas UPT Bina Marga dan Bina Kontruksi (BMBK) itu.
Informasi di lapangan, patut diduga banyak permasalahan pada sejumlah kegiatan. Seperti dana pemeliharaan jalan kabupaten Dairi menuju kabupaten Pakpak Bharat, jalan kecamatan Sumbul Menuju kecamatan tigalingga, Kabupaten Dairi. Sejumlah kegiatan proyek tahun 2021 terkesan asal jadi.
Erika Mayessi
Erika Mayessi Hutabarat, Kepala UPT UPTJJ Bina marga Sidikalang tak kunjung berhasil ditemui untuk kepentingan konfirmasi. Informasi menyebutkan, sudah hampir dua Minggu lebih dia tidak masuk kantor.
Saat awak Mediadelegasi meminta nomor ponsel Erika Mayessi Hutabarat kepada petugas yang berada di kantornya, tidak juga berhasil. Petugas itu terkesan enggan memberikan nomor ponsel Erika Mayessi Hutabarat.
Diduga staf dan Kepala UPT Bina Marga Sidikalang telah mengabaikan surat Penjabat Sekretaris Daerah Provsu Nomor 800/3603/2022, tanggal 29 Maret 2022 tentang penetapan jam kerja ASN dan daftar hadir ASN pada bulan Ramadan 1443 Hijriah. D|Dai-25
