Jakarta-Mediadelegasi: orps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri memberikan penjelasan hukum terkait tidak diperiksanya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah sebelum ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan, Rabu (19/8/2026), Tim Hukum Polri menegaskan KUHAP yang baru tidak mengenal istilah “calon tersangka” sebagai status hukum.
Tim Hukum Polri menyampaikan hal tersebut saat membacakan jawaban atas gugatan praperadilan yang diajukan Febrie Adriansyah. Febrie sebelumnya menggugat penetapan dirinya sebagai tersangka dengan alasan belum pernah diperiksa terlebih dahulu dalam status calon tersangka.
“KUHAP tidak menempatkan calon tersangka sebagai suatu status hukum tersendiri,” tegas Tim Hukum Polri di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oleh karena itu, penyidik tidak memiliki kewajiban memeriksa seseorang sebelum menetapkannya sebagai tersangka.
Polri menjelaskan bahwa ketentuan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam aturan baru tersebut, tidak ada pasal yang mewajibkan penyidik memanggil atau memeriksa seseorang dengan status calon tersangka sebelum penetapan status tersangka.
Dasar hukum penetapan tersangka tertuang dalam Pasal 90 ayat (1) KUHAP yang menyatakan seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka apabila berdasarkan hasil penyidikan ditemukan dugaan tindak pidana yang didukung sedikitnya dua alat bukti yang sah.
“Norma Pasal 90 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara tegas parameter hukum penetapan tersangka,” jelas Tim Hukum Polri. Artinya, syarat utama penetapan tersangka bukan pada pemeriksaan sebelumnya, melainkan pada kecukupan minimal dua alat bukti yang sah.
Polri pun menilai tidak diperiksanya Febrie dalam status calon tersangka tidak serta-merta menjadikan penetapan tersangka terhadapnya cacat hukum. Karena menurut aturan yang berlaku, pemeriksaan sebagai calon tersangka bukanlah syarat prosedural yang wajib dilalui.
Penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka, menurut Polri, telah dilakukan melalui serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan yang panjang. Penyidik telah memeriksa saksi dan ahli, mengumpulkan berbagai bukti, memeriksa dokumen-dokumen penting, melakukan penggeledahan hingga penyitaan barang bukti.
Selain itu, penyidik juga telah menelusuri aliran transaksi yang berkaitan dengan perkara dugaan korupsi dan pencucian uang tersebut. Dari seluruh rangkaian kegiatan penyidikan itu, penyidik menyimpulkan telah memiliki lebih dari dua alat bukti yang sah untuk menetapkan Febrie sebagai tersangka.
“Maka itu, parameter utama yang harus diuji adalah apakah sebelum penetapan tersangka telah memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Bukan apakah pemohon sebelumnya telah diperiksa dalam suatu status yang disebut sebagai calon tersangka,” tambah Tim Hukum Polri menegaskan tolok ukur keabsahan penetapan tersangka.
Atas dasar penjelasan hukum tersebut, Polri memohon kepada hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menolak dalil yang disampaikan Febrie Adriansyah. Dalil yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah karena tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka dianggap tidak memiliki dasar hukum.
Sidang praperadilan ini menjadi ajang pengujian prosedur hukum sekaligus memperjelas penafsiran KUHAP baru terkait penetapan tersangka. Putusan sela yang nantinya dijatuhkan hakim diharapkan menjadi pedoman hukum yang jelas bagi kedua belah pihak maupun bagi masyarakat luas. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
Penulis : Tagor
Editor : Alan
