Polri: Tak Wajib Periksa Febrie Sebelum Jadi Tersangka, KUHAP Baru Tak Kenal Status Calon Tersangka

Rabu, 19 Agustus 2026 - 13:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sidang praperadilan mantan Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (19/8/2026).

Sidang praperadilan mantan Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (19/8/2026).

Jakarta-Mediadelegasi: orps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri memberikan penjelasan hukum terkait tidak diperiksanya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah sebelum ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan, Rabu (19/8/2026), Tim Hukum Polri menegaskan KUHAP yang baru tidak mengenal istilah “calon tersangka” sebagai status hukum.

Tim Hukum Polri menyampaikan hal tersebut saat membacakan jawaban atas gugatan praperadilan yang diajukan Febrie Adriansyah. Febrie sebelumnya menggugat penetapan dirinya sebagai tersangka dengan alasan belum pernah diperiksa terlebih dahulu dalam status calon tersangka.

“KUHAP tidak menempatkan calon tersangka sebagai suatu status hukum tersendiri,” tegas Tim Hukum Polri di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oleh karena itu, penyidik tidak memiliki kewajiban memeriksa seseorang sebelum menetapkannya sebagai tersangka.

Polri menjelaskan bahwa ketentuan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam aturan baru tersebut, tidak ada pasal yang mewajibkan penyidik memanggil atau memeriksa seseorang dengan status calon tersangka sebelum penetapan status tersangka.

BACA JUGA:  Pengamanan Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah oleh TNI: Dinyatakan Atas Permintaan Kejagung, Terpisah dari Penggeledahan Polri

Dasar hukum penetapan tersangka tertuang dalam Pasal 90 ayat (1) KUHAP yang menyatakan seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka apabila berdasarkan hasil penyidikan ditemukan dugaan tindak pidana yang didukung sedikitnya dua alat bukti yang sah.

“Norma Pasal 90 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara tegas parameter hukum penetapan tersangka,” jelas Tim Hukum Polri. Artinya, syarat utama penetapan tersangka bukan pada pemeriksaan sebelumnya, melainkan pada kecukupan minimal dua alat bukti yang sah.

Polri pun menilai tidak diperiksanya Febrie dalam status calon tersangka tidak serta-merta menjadikan penetapan tersangka terhadapnya cacat hukum. Karena menurut aturan yang berlaku, pemeriksaan sebagai calon tersangka bukanlah syarat prosedural yang wajib dilalui.

Penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka, menurut Polri, telah dilakukan melalui serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan yang panjang. Penyidik telah memeriksa saksi dan ahli, mengumpulkan berbagai bukti, memeriksa dokumen-dokumen penting, melakukan penggeledahan hingga penyitaan barang bukti.

Selain itu, penyidik juga telah menelusuri aliran transaksi yang berkaitan dengan perkara dugaan korupsi dan pencucian uang tersebut. Dari seluruh rangkaian kegiatan penyidikan itu, penyidik menyimpulkan telah memiliki lebih dari dua alat bukti yang sah untuk menetapkan Febrie sebagai tersangka.

BACA JUGA:  Syahganda Bantah Pesta Ultah Prabowo di Istana Bogor: Itu Jamuan untuk Wakil PM Rusia

“Maka itu, parameter utama yang harus diuji adalah apakah sebelum penetapan tersangka telah memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Bukan apakah pemohon sebelumnya telah diperiksa dalam suatu status yang disebut sebagai calon tersangka,” tambah Tim Hukum Polri menegaskan tolok ukur keabsahan penetapan tersangka.

Atas dasar penjelasan hukum tersebut, Polri memohon kepada hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menolak dalil yang disampaikan Febrie Adriansyah. Dalil yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah karena tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka dianggap tidak memiliki dasar hukum.

Sidang praperadilan ini menjadi ajang pengujian prosedur hukum sekaligus memperjelas penafsiran KUHAP baru terkait penetapan tersangka. Putusan sela yang nantinya dijatuhkan hakim diharapkan menjadi pedoman hukum yang jelas bagi kedua belah pihak maupun bagi masyarakat luas. D|Red.

 

Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.

0 views

Penulis : Tagor

Editor : Alan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Presiden Prabowo Kumpulkan Kembali Pimpinan Parpol Koalisi, Elite Partai Diminta Siaga di Jakarta
Gerindra Duga Ada Motif Politik di Balik Tuduhan Judol dan Doxing terhadap Sufmi Dasco
Bareskrim Polri Geledah Enam Rumah di Bogor dan Tangerang, Usut Peran Brigjen TK dan Kombes IM di Kasus Dugaan Makar
Ma’ruf Amin Mundur dari Ketua Dewan Pertimbangan MUI 2025–2030, Pimpinan Segera Siapkan Sosok Pengganti
Presiden Prabowo Bertemu Xi Jinping di Shenzhen, Sepakati Proyek 10 Smart Cities Hingga Kerja Sama AI
Polri Tunda Ekspose Bersama Kejagung Soal Dugaan Makar Penyadapan Presiden Prabowo Hingga Pekan Depan
Advokat Subhan Palal Laporkan Pengamat Pendidikan Ina Liem ke Polda Metro Jaya Terkait Sidang MK Syarat Pendidikan Gibran
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Bantah Bahas Isu Bursa Cawapres Saat Bertemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 10:59 WIB

Presiden Prabowo Kumpulkan Kembali Pimpinan Parpol Koalisi, Elite Partai Diminta Siaga di Jakarta

Jumat, 20 November 2026 - 16:46 WIB

Gerindra Duga Ada Motif Politik di Balik Tuduhan Judol dan Doxing terhadap Sufmi Dasco

Jumat, 20 November 2026 - 16:32 WIB

Bareskrim Polri Geledah Enam Rumah di Bogor dan Tangerang, Usut Peran Brigjen TK dan Kombes IM di Kasus Dugaan Makar

Jumat, 20 November 2026 - 13:54 WIB

Presiden Prabowo Bertemu Xi Jinping di Shenzhen, Sepakati Proyek 10 Smart Cities Hingga Kerja Sama AI

Jumat, 20 November 2026 - 11:09 WIB

Polri Tunda Ekspose Bersama Kejagung Soal Dugaan Makar Penyadapan Presiden Prabowo Hingga Pekan Depan

Berita Terbaru

Berfoto bersama usai pembukaan pelatihan Tahfidz dan Tafsir digelar LPTQ Labusel di Aula Kantor Camat Sungaikanan, Jumat (20/11), di Langgapayung. Foto: maruli siregar

Kabupaten Labuhan Batu Selatan

LPTQ Labusel Gelar Pelatihan Tahfiz dan Tafsir di Langgapayung

Jumat, 20 Nov 2026 - 17:30 WIB