Gubernur Sumut Bobby Nasution Nonaktifkan Empat Pejabat Eselon II

Senin, 14 April 2025 - 23:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Sumut Bobby Nasution. Foto: ist

Gubernur Sumut Bobby Nasution. Foto: ist

Medan-Mediadelegasi: Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Sulaiman Harahap, membenarkan  penonaktifan empat pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat.

Keterangan dihimpun Mediadelegasi, empat eselon II itu adalah, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Juliadi Harahap, Kepala Biro Otonomi Daerah, Harianto Butarbutar, Kepala BPSDM Abdul Haris Lubis dan Kadis Kominfo Sumut Ilyas Sitorus.

“(benar) Dinonaktifkan sementara waktu sebab melakukan pelanggaran  dan harus melakukan pemeriksaan lanjutan,” katanya saat dikonfirmasi wartawan di Medan,  Senin (14/4).

Dikatakannya, penonaktifan ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sedangkan keputusan mengenai pembebastugasan pejabat tersebut  mengacu pada PP Nomor  94  Tahun 2021, karena ada pelanggaran hukuman disiplin.

BACA JUGA:  Diduga Terjangkit Hepatitis Akut Misterius Seorang Bocah di Medan Meninggal Dunia

Terkait Ilyas Sitorus, ia mengatakan bahwa pejabat yang bersangkutan sudah mengajukan surat permohonan pengunduran  diri dan hingga saat ini masih diproses oleh pihak inspektorat.

“Jadi untuk Kadis Kominfo itu sebenarnya pengunduran dirinya itu masih diproses saat tim inspektorat sedang melakukan pemeriksaan,” ujarnya.

Namun, saat pemeriksaan di inspektorat berlangsung,  pihak Kejari Batu Bara melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Ilyas Sitorus.

“Untuk itu, kita ikuti proses hukum dari Kejari terlebih dahulu. Makanya pemeriksaan dari inspektorat untuk  Ilyas ditunda terlebih dahulu,” kata Sulaiman.

Menjawab pertanyaan mengenai Kepala BPSDM Abdul Haris Lubis  yang dinonaktifkan padahal baru dilantik beberapa waktu lalu  ia menjelaskan keputusan berkaitan erat dengan kinerja  kepemimpinannya selama menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Sumut.

BACA JUGA:  Syahrin Harahap Cicing, Ombudsman Buka Posko Pengaduan

Disebutkannya,  Abdul Haris Lubis pada saat menjabat sebagai Kadis Pendidikan Provinsi Sumut diduga banyak temuan-temuan yang membuat resah wali murid.

“Makanya itu, inilah mau kita periksa secara keseluruhan. Secepatnya akan diproses, sesuai perintah Pak Gubernur,” ujar Sulaiman. D|Red

Baca  artikel menarik lainnya dari mediadelegasBacai.id di GOOGLE NEWS.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Istana Maimon Jadi Saksi, 23 Paguyuban Kesukuan Pertajam Komitmen Merajut Kebhinekaan Bersama FKN Sumut
USU: Belum Ditemukan Indikasi Perundungan dalam Kasus Meninggalnya Mahasiswi FIB
Kadis SDABMBK Khairul Azmi Dorong Drainase Lebih Optimal, 1.047 Meter U-Ditch Dibangun di Gaperta
DLH Kota Medan: Pengadaan Alat Berat Rp11,4 Miliar Sesuai Aturan LKPP, Tidak Ada Pembelian Buldoser Rp479 Juta
CEGAH GANGGUAN KAMTIB, LPKA MEDAN GELAR RAZIA GABUNGAN
Namanya Dicatut Irhamsadani Rambe dalam Isu Seleksi KPID, KAMMI Sumut: Ketua yang Sah Hanya Hasan Basri!
BEM UMN Al-Washliyah Tagih Tindak Lanjut Bea Cukai soal Dugaan Monza Ilegal
Gelar Muswil ke III, Syamsuri Terpilih Jadi Ketua IKA UT Medan Periode 2026-2031
Berita ini 10 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 2 Oktober 2026 - 11:09 WIB

Istana Maimon Jadi Saksi, 23 Paguyuban Kesukuan Pertajam Komitmen Merajut Kebhinekaan Bersama FKN Sumut

Senin, 28 September 2026 - 17:16 WIB

USU: Belum Ditemukan Indikasi Perundungan dalam Kasus Meninggalnya Mahasiswi FIB

Jumat, 25 September 2026 - 17:31 WIB

Kadis SDABMBK Khairul Azmi Dorong Drainase Lebih Optimal, 1.047 Meter U-Ditch Dibangun di Gaperta

Rabu, 23 September 2026 - 16:45 WIB

DLH Kota Medan: Pengadaan Alat Berat Rp11,4 Miliar Sesuai Aturan LKPP, Tidak Ada Pembelian Buldoser Rp479 Juta

Sabtu, 19 September 2026 - 19:11 WIB

CEGAH GANGGUAN KAMTIB, LPKA MEDAN GELAR RAZIA GABUNGAN

Berita Terbaru