Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Divonis 3,5 Tahun Penjara dalam Kasus Suap PAW DPR

- Penulis

Jumat, 25 Juli 2025 - 16:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (Foto : Ist.)

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (Foto : Ist.)

Jakarta-Mediadelegasi : Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), telah divonis 3,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini. Ia dinyatakan terbukti bersalah memberikan suap terkait kasus pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan, sesuai dakwaan alternatif pertama. Selain hukuman penjara, Hasto juga didenda Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan.

 

Vonis ini lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta hukuman tujuh tahun penjara dan denda Rp600 juta subsider enam bulan kurungan. JPU sebelumnya mendakwa Hasto melakukan suap dalam proses PAW anggota DPR dan juga menghalangi proses penyidikan.

 

Ketua Majelis Hakim, Rios Rahmanto, membacakan putusan tersebut di Pengadilan Tipikor Jakarta. Putusan ini kini menjadi sorotan publik dan memicu berbagai reaksi dari berbagai pihak. Pihak PDIP maupun KPK belum memberikan pernyataan resmi terkait putusan tersebut. Proses hukum selanjutnya masih mungkin terjadi, tergantung langkah hukum yang akan diambil oleh pihak-pihak terkait. Perkembangan lebih lanjut akan terus dipantau dan dilaporkan. D|Red.

 

Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
BACA JUGA:  28 Ribu Aduan Masuk 'Lapor Pak Purbaya', Menkeu Janji Tindak Lanjut dengan Sidak Mendadak

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Atasi Ketidaksinkronan Regulasi, Pemerintah Putuskan Nasib Kapasitas Produksi PT Aqua Farm Nusantara
​Kejagung Pastikan BPK Bukan Satu-Satunya Lembaga yang Berwenang Hitung Kerugian Negara
Bukan Sekadar Korupsi, Prof. Didik Rachbini Sebut Era Nadiem Rusak Tata Kelola Pendidikan
​Nadiem Makarim Dituntut 18 Tahun Penjara, Langsung Peluk Istri dan Orangtua
kehilangan KTP elektronik dikenakan sanksi denda
Warga Dairi Tolak “Putar Ulang” Izin Tambang Seng
Dua Bus Transjakarta Adu Banteng di Cipulir
Puasa 1 Ramadan Jatuh Pada 19 Februari 2026

Berita Terkait

Selasa, 19 Mei 2026 - 20:14 WIB

Atasi Ketidaksinkronan Regulasi, Pemerintah Putuskan Nasib Kapasitas Produksi PT Aqua Farm Nusantara

Minggu, 17 Mei 2026 - 22:07 WIB

​Kejagung Pastikan BPK Bukan Satu-Satunya Lembaga yang Berwenang Hitung Kerugian Negara

Minggu, 17 Mei 2026 - 09:16 WIB

Bukan Sekadar Korupsi, Prof. Didik Rachbini Sebut Era Nadiem Rusak Tata Kelola Pendidikan

Kamis, 14 Mei 2026 - 08:50 WIB

​Nadiem Makarim Dituntut 18 Tahun Penjara, Langsung Peluk Istri dan Orangtua

Jumat, 24 April 2026 - 09:54 WIB

kehilangan KTP elektronik dikenakan sanksi denda

Berita Terbaru