Medan-Mediadelegasi: Kalangan anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut), menyatakan bahwa Pemerintah harus berani membersihkan oknum pejabat yang diduga terlibat tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Sumut.
Penanganan kasus TPPO dengan modus mengirim pekerja migran Indonesia (PMI) ke luar negeri, menurut dia, harus dilakukan terhadap oknum-oknum pejabat instansi terkait, termasuk Imigrasi.
“Kalau hanya agen yang ditangkap, masalah tidak akan selesai. Oknum aparat yang membuka jalan harus ikut diperiksa. Jangan biarkan imigrasi jadi mesin pencetak korban,” kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga, kepada pers di Medan, Rabu (20/8).
Zeira menegaskan hal itu ketika diminta tanggapannya terkait meninggalnya Nazwa Aliyah, gadis berusia 19 tahun dari Kabupaten Deli Serdang yang meninggal dunia di Kamboja pada 17 Agustus 2025 lalu, setelah diduga menjadi korban TPPO.
Ia menilai, banyaknya korban TPPO di Sumut tidak terlepas dari lemahnya fungsi pengawasan petugas instansi terkait, termasuk petugas Imigrasi di Bandara Kualanamu.
Seharusnya, lanjut dia, petugas Imigrasi bukan hanya bertugas menstempel paspor, melainkan juga menjadi garda terdepan dalam mendeteksi pola keberangkatan yang mencurigakan.
Setiap petugas Imigrasi di Bandara Kualanamu, kata Zeira, harus bisa mendeteksi setiap orang-orang muda yang hendak berangkat ke luar negeri.
