Medan-Mediadelegasi: Kalangan anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut), menyatakan bahwa Pemerintah harus berani membersihkan oknum pejabat yang diduga terlibat tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Sumut.
Penanganan kasus TPPO dengan modus mengirim pekerja migran Indonesia (PMI) ke luar negeri, menurut dia, harus dilakukan terhadap oknum-oknum pejabat instansi terkait, termasuk Imigrasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau hanya agen yang ditangkap, masalah tidak akan selesai. Oknum aparat yang membuka jalan harus ikut diperiksa. Jangan biarkan imigrasi jadi mesin pencetak korban,” kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga, kepada pers di Medan, Rabu (20/8).
Zeira menegaskan hal itu ketika diminta tanggapannya terkait meninggalnya Nazwa Aliyah, gadis berusia 19 tahun dari Kabupaten Deli Serdang yang meninggal dunia di Kamboja pada 17 Agustus 2025 lalu, setelah diduga menjadi korban TPPO.
Ia menilai, banyaknya korban TPPO di Sumut tidak terlepas dari lemahnya fungsi pengawasan petugas instansi terkait, termasuk petugas Imigrasi di Bandara Kualanamu.
Seharusnya, lanjut dia, petugas Imigrasi bukan hanya bertugas menstempel paspor, melainkan juga menjadi garda terdepan dalam mendeteksi pola keberangkatan yang mencurigakan.
Setiap petugas Imigrasi di Bandara Kualanamu, kata Zeira, harus bisa mendeteksi setiap orang-orang muda yang hendak berangkat ke luar negeri.
Tidak hanya itu, kata politisi PKB ini, Imigrasi sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menerbitkan paspor, seharusnya lebih selektif dan menerapkan prosedur yang ketat agar kasus TPPO tidak terus berulang.
Sebagai informasi, kasus Nazwa Aliya berawal dari keinginan korban untuk bekerja di Kamboja. Pihak keluarga menentangnya, karena banyak kasus kejahatan menargetkan pekerja migran ilegal di negara Asia Tengara tersebut.
Namun, alih-alih mengikuti anjuran keluarga, korban tetap berangkat pada awal Mei 2025. Korban beralasan kepada keluarga pergi wawancara kerja di salah satu bank di Medan.
Pihak keluarga kemudian terkejut, korban memberikan kabar telah berada di Bangkok, Thailand, beberapa hari kemudian.
Sejak saat itu, komunikasi korban ke pihak keluarga menjadi terbatas hingga akhirnya terputus.
Pada awal Agustus 2025, pihak keluarga mendapat kabar dari KBRI di Phnom Penh bahwa korban sakit dan dirawat intensif di State Hospital, Provinsi Siem Reap, Kamboja. Setelah empat hari perawatan, korban dinyatakan meninggal dunia pada 12 Agustus 2025.
Korban diduga mendapat tawaran kerja di Kamboja dari perekrut. Skema yang dialami korban terindikasi mirip modus TPPO yang dijanjikan penghasilan tinggi, menggunakan kedok formal untuk mengelabui keluarga, kemudian komunikasi dibatasi setelah berada di luar negeri.
Hingga kini, Kamboja terus menjadi daya tarik bagi anak-anak muda generasi Z atau Gen Z dari Indonesia. Di sana mereka dipekerjakan dalam bisnis penipuan atau judi daring. D|Red
