Medan-Mediadelegasi : Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bergerak cepat untuk mengatasi lonjakan harga beras yang meresahkan masyarakat. Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution, segera menggelontorkan sekitar 15.700 ton beras murah melalui operasi pasar. Langkah ini diambil sebagai upaya intervensi dan pengendalian harga beras di pasaran, dengan harapan harga beras kembali normal dan terjangkau oleh masyarakat.
Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Ekonomi Makro yang dipimpin oleh Gubernur Bobby Nasution, bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Perum Bulog. Rakor tersebut berlangsung di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, pada hari Rabu, 20 Agustus 2025 malam. Turut hadir dalam rakor tersebut para kepala daerah se-Sumut.
Bobby Nasution menjelaskan bahwa Pemprov Sumut telah menjalin komunikasi intensif dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam rangka pengendalian harga beras. Melalui operasi pasar yang akan digelar serentak di seluruh kabupaten/kota, diharapkan masyarakat tidak lagi mengeluhkan mahalnya harga bahan pokok ini.
“Jadi gambaran umumnya saya sampaikan, ada 15.700 ton beras yang akan dibagikan untuk intervensi pasar dari Bulog. Bisa dijual dengan harga maksimal Rp13.100. Kita sudah ada MoU dengan Bulog untuk operasi pasar ini,” ujar Bobby.
Dari total 15.700 ton beras tersebut, pihak Bulog menargetkan adanya operasi pasar di tiap daerah kabupaten/kota se-Sumut setiap bulannya. Oleh karena itu, Bobby meminta para kepala daerah untuk menyiapkan skema guna membuka pasar murah di beberapa lokasi strategis.
“Kalau masing-masing ambil 500 ton, sudah bisa kita operasi pasar. Kita buat serentak sekaligus di seluruh daerah. Tinggal untuk skemanya, ada kerja sama atau MoU antara Pemkab/Pemko dengan Bulog,” jelas Bobby.
Selain itu, Bobby juga menyoroti beberapa komoditi yang mengalami kenaikan harga, padahal produksinya berasal dari Sumut. Ia mengungkapkan bahwa salah satu penyebabnya adalah karena hasil produksi tersebut didistribusikan ke luar provinsi, seperti Riau dan Aceh, sehingga kebutuhan di Sumut sendiri mengalami kekurangan.
Senada dengan hal tersebut, Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sumut, Budi Cahyanto, menilai bahwa dukungan dari pemerintah daerah sangat penting untuk mempercepat penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kepada masyarakat. Dengan penyaluran yang cepat dan tepat sasaran, diharapkan harga beras dapat lebih stabil.
Penyaluran beras SPHP juga akan dilakukan melalui berbagai saluran, seperti pengecer di pasar rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, gerai pangan binaan pemerintah daerah, BUMN yang bergerak di bidang pangan, Koperasi/gerai Instansi pemerintah lainnya, Rumah Pangan Kita (RPK), serta swalayan/toko ritel modern.
“Dengan memaksimalkan penyaluran beras SPHP itu, membuat target 600 ton per hari, sudah terealisasi untuk mempercepat sampai ke masyarakat,” ucap Budi.
Sementara itu, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa saat ini Indonesia telah menggunakan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). DTSEN merupakan sistem basis data tunggal yang dikelola oleh BPS, yang berisi informasi sosial ekonomi seluruh penduduk Indonesia, termasuk data nama dan alamat. DTSEN juga menjadi acuan utama program pemerintah, seperti penyaluran bantuan dan pemberdayaan masyarakat.
“DTSEN bertujuan untuk memastikan program pemerintah tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel. Jadi angka yang ada di BPS tentang jumlah penduduk dan jumlah keluarga, dengan yang ada di Dukcapil itu sama. Termasuk ini juga mengintegrasikan data terpadu kesejahteraan sosial (STKS) dari Kementerian Sosial. Sehingga semuanya akan mengacu pada data BPS, sebagai basis data tunggal,” sebut Amalia.
Selanjutnya, Amalia juga menyebutkan bahwa BPS akan melakukan pengumpulan data terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI). Data ini penting untuk memantau perkembangan dan potensi kawasan-kawasan tersebut, serta sebagai dasar perumusan kebijakan ekonomi yang efektif.
“Kita bisa berkolaborasi bersama-sama untuk melakukan pembaharuan DTSEN dari bawah (kabupaten/kota). Dan aplikasi untuk pemutakhirannya akan disiapkan dari pusat. Untuk teknisnya silakan daerah masing-masing berkolaborasi dengan BPS di kabupaten/kota,” jelas Amalia.
Amalia juga mengapresiasi dukungan dari Pemprov Sumut yang akan membantu proses pengumpulan data tersebut, bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota. Ia meyakini bahwa hasil pengumpulan data tersebut akan sangat bermanfaat bagi daerah itu sendiri.
Turut hadir dalam rakor tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara, Rudi B Hutabarat, Kepala BPS Sumut, Asim Saputra, serta para kepala daerah se-Sumut. Sementara itu, turut mendampingi Gubernur, Kadis Kominfo Erwin Hotmansah Harahap, Plt Kepala Bapelitbang Sumut Dikky Anugerah, dan sejumlah pejabat lainnya. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
