Medan- Mediadelegasi; Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut inflasi di beberapa daerah kini menembus angka mengkhawatirkan dan berdampak langsung pada daya beli masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam rapat pengendalian inflasi daerah di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (6/10), Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menyoroti sejumlah provinsi dengan inflasi tertinggi, seperti Sumatera Utara (Sumut) 5,32 persen, Riau 5,08 persen, dan Aceh 4,45 persen.
“Inflasi (Sumut) 5,32 persen itu sudah sangat terasa di masyarakat. Kami mohon ini menjadi perhatian gubernur,” tegas Tomsi dalan rapat yang juga diikuti oleh Gubernur Sumut Bobby Nasution secara virtual dari Medan.
Tidak hanya itu, ia juga menyoroti angka inflasi di beberapa kabupaten dan kota di Sumut yang tergolong cukup tinggi, seperti di Kabupaten Deli Serdang 6,8 persen dan Kota Pematang Siantar sebesar 5,84 persen.
Angka tersebut menurutnya sangat membebani masyarakat.
“Kalau kepala daerah turun langsung ke pasar, mereka akan merasakan betul dampaknya. Padahal, distribusi pangan di Papua Pegunungan jauh lebih sulit, tapi inflasinya masih bisa dijaga di kisaran 3 persen,” tambahnya.
Meski sebagian besar daerah sudah menunjukkan perbaikan harga pangan, lanjutnya, tetapi masih ada pemerintah daerah yang hanya “berharap anugerah Tuhan Yang Maha Esa saja”, tanpa upaya maksimal untuk menekan kenaikan harga yang kini mulai dirasakan masyarakat, imbas lonjakan inflasi.
Oleh karena itu, Ia mengingatkan para kepala daerah untuk lebih serius menekan laju inflasi di wilayahnya, utamanya di wilayah Sumut.
Tomsi menyebutkan, dari hampir 500 kota dan kabupaten, harga beras dan minyak goreng saat ini hanya tersisa di sekitar 60 daerah yang belum turun.
Padahal, menurut Tomsi, akses distribusi bahan pokok di Sumut dan Riau terbilang mudah.
Berdasarkan evaluasi Kemendagri, hanya 43 daerah yang dinilai rajin melaksanakan sembilan langkah pengendalian inflasi.
Sementara itu, 159 daerah di Indonesia masuk kategori sedang, 287 daerah hanya melaksanakan sebagian, dan 25 daerah sama sekali tidak menjalankan langkah yang dianjurkan. D|red
