Medan-Mediadelegasi: Dukungan terhadap program unggulan bersekolah gratis (PUBG) ala Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, terus mengalir. Kali ini, tokoh pemuda Sumut asal Nias Barat, Stefanus Verona Gulo, menyatakan rasa bangga dan optimisnya terhadap program yang akan dimulai dari Kepulauan Nias pada tahun 2026 mendatang.
Stefanus menyebut program sekolah gratis bagi SMA/SMK sebagai ‘barang mewah’ bagi generasi muda di Sumatera Utara, khususnya Kepulauan Nias. Terlebih di tengah kondisi anggaran yang terbatas, program ini bagaikan secercah harapan untuk menggapai cita-cita bagi generasi pulau terluar di Sumatera Utara tersebut.
“Ini harus kita kawal dan wajib kami sukseskan. Sebagai putra Nias, kami bangga karena Gubernur Sumut memberi perhatian kepada kami. Karena kami juga layak mewujudkan mimpi-mimpi kami,” tutur Stefanus, yang juga aktif sebagai Wakil Bendahara KNPI Sumatera Utara, pada Jumat (21/11/2025) di salah satu gerai kopi di Medan.
Stefanus, yang juga merupakan kader GMKI Medan, bukan tanpa alasan mengemukakan pendapatnya. Ia meyakini bahwa program sekolah gratis di Sumut yang dimulai dari Nias akan mampu mengikis mata rantai angka putus sekolah di Kepulauan Nias.
Ia mengakui bahwa ada banyak faktor yang menyebabkan angka putus sekolah, seperti yang terlihat pada data akhir tahun 2024 di Kabupaten Nias. Faktor-faktor tersebut meliputi kondisi infrastruktur jalan menuju fasilitas pendidikan yang belum memadai, jaringan kelistrikan yang terbatas, sarana prasarana pendidikan yang tidak memadai di daerah terpencil dan terisolir, serta kompetensi dan kualifikasi guru yang rendah, juga tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.
“Maka itu, sebelum menetapkan program sekolah gratis, Gubernur terlebih dulu memudahkan aksesibilitas ke sarana pendidikan. Kami menilai ini langkah visioner dari seorang Bobby Nasution. Sebelumnya belum pernah terjadi,” ujar Stefanus.
Dengan adanya program sekolah gratis, Stefanus berharap lebih dari 41 ribu siswa SMA/SMK di Nias tidak perlu lagi memikirkan bagaimana membayar SPP, yang selama ini tidak hanya membebani orang tua, tetapi juga mengganggu psikologis siswa.
