Nias-Mediadelegasi: Organisasi/kelompok Rakyat Nias Bersuara untuk Penegakan Hukum dan Keadilan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi terkait pelaksanaan proyek peningkatan jalan Hotmix ruas Lasara Siwalubanua–Lewuoguru II, Kecamatan Mau, Kabupaten Nias, Tahun Anggaran 2023 kepada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli. (Rabu,02/09/2026).
Laporan tersebut tertuang dalam surat Nomor 002/RNB-LP/VII/2026 tertanggal 2 September 2026. Surat ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Dr. Firman Halawa, S.H., M.H., melalui Kepala Seksi Pidana Khusus.
Dalam surat pengaduan, Fatiziduhu Zai menguraikan dugaan persekongkolan jahat pada tahap perencanaan serta dugaan kekurangan pemakaian material dalam pelaksanaan proyek peningkatan jalan tersebut.
“Kami meminta aparat penegak hukum melakukan penelusuran dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan proyek, termasuk aspek perencanaan maupun penggunaan material, “Ungkapnya.
Dijelaskannya, jalan yang menjadi sorotan ada sejumlah foto yang dilampirkan memperlihatkan kondisi permukaan jalan yang mengalami kerusakan, dengan bagian aspal terkelupas dan material batu terlihat pada beberapa titik.
“Kita sebagai masyarakat telah turun dilapangan terhadap bagian jalan yang rusak. Dokumentasi tersebut menjadi bagian dari materi yang disampaikan dalam pengaduan, “Jelas Fatiziduhu.
Namun, kondisi kerusakan yang terlihat dalam dokumentasi belum dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana korupsi. Hal tersebut masih memerlukan pemeriksaan teknis, dokumen pekerjaan, perhitungan volume dan material, serta proses hukum oleh aparat berwenang.
Dalam laporan, Rakyat Nias Bersuara juga menyatakan bahwa dugaan tersebut patut ditelusuri oleh penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Gunungsitoli.
Surat pengaduan tersebut turut ditembuskan kepada sejumlah institusi, di antaranya Jaksa Agung RI, Komisi Kejaksaan RI, Ombudsman RI, JAMPIDSUS Kejaksaan Agung RI, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, serta pejabat terkait lainnya.
Rakyat Nias Bersuara berharap laporan tersebut mendapat tindak lanjut sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kini, perhatian tertuju kepada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli untuk menindaklanjuti laporan tersebut dan memastikan apakah terdapat pelanggaran hukum dalam pelaksanaan proyek jalan yang dimaksud, “Pungkasnya.D|Nsn-111
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
Penulis : Nsn
Editor : Alan
