Medan-Mediadelegasi: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bergerak cepat mempercepat proses registrasi dan verifikasi penerima bantuan sosial (bansos) melalui program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Langkah strategis ini ditempuh guna menjamin penyaluran bansos pada tahun 2027 mendatang berlangsung lebih tepat sasaran, transparan, dan ditopang oleh basis data terpadu yang valid.
Berdasarkan data terbaru, sebanyak 1.111.422 kepala keluarga (KK) di Sumut telah terdaftar dalam sistem Perlinsos Digital dari total target sebesar 4.864.605 KK. Pemprov Sumut berkomitmen mengoptimalkan percepatan pendaftaran serta verifikasi data ini hingga akhir tahun.
Hal tersebut diungkapkan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Timur Tumanggor, usai menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Registrasi Perlinsos Digital secara virtual dari Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat (6/11/2026). Forum nasional yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tersebut turut dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf serta Ketua Komite Percepatan Digitalisasi Bantuan Perlinsos Luhut Binsar Pandjaitan.
Menindaklanjuti arahan Pemerintah Pusat, Timur menegaskan Pemprov Sumut akan memperkuat sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya kolaborasi antara Dinas Sosial Sumut dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (PMD Dukcapil) Sumut. Salah satu fokus utamanya adalah penyelarasan data biometrik calon penerima secara langsung di lapangan.
“Program Perlinsos diperuntukkan bagi masyarakat yang berada pada desil 1 hingga desil 4. Mereka adalah kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Digitalisasi ini bertujuan agar penyaluran bansos, bantuan pendidikan, kesehatan, hingga subsidi energi di masa depan bisa lebih tepat sasaran dan transparan,” jelas Timur.
Target Nasional dan Penguatan Agen Perlinsos
Dalam rakor tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memaparkan bahwa secara nasional pendaftaran Perlinsos Digital menargetkan sekitar 48 juta KK (50%) dari total 96.044.487 KK di 38 provinsi. Namun, realisasi nasional saat ini baru menyentuh angka 18.829.945 KK.
Untuk mengejar ketertinggalan target, Mensos meminta jajaran daerah mengaktifkan seluruh potensi agen Perlinsos di tingkat kabupaten/kota—termasuk pendamping PKH, ASN Pemda, camat, hingga perangkat desa dan RT/RW. Sejauh ini, pendamping PKH menyumbangkan porsi pendaftaran terbesar, yakni mencapai 40,6%.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menginstruksikan para gubernur, bupati, dan wali kota untuk membentuk tim akselerasi khusus yang diketuai oleh Kepala Dinas Sosial, didampingi Dukcapil, serta diawasi langsung oleh Sekda.
“Ini bukan hanya berguna untuk pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah agar bisa tahu persis masyarakat mana yang memerlukan bansos agar tepat sasaran,” tegas Tito. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
Penulis : Andre S
Editor : Alan
