Jakarta-Mediadelegasi: Komisi III DPR RI resmi menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR guna disahkan menjadi undang-undang. Kesepakatan krusial tersebut dicapai dalam rapat pengambilan keputusan Tingkat I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Rapat pengambilan keputusan Tingkat I tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Di hadapan para anggota dewan dan perwakilan pemerintah, Dasco meminta persetujuan forum agar draf RUU Perampasan Aset segera dilanjutkan ke pembicaraan Tingkat II dalam rapat paripurna terdekat.
“Apakah RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan kepada pembicaraan tingkat II yaitu pengambilan keputusan atas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR yang terdekat setuju?” tanya Dasco dalam rapat.
“Setuju,” jawab serentak seluruh peserta rapat yang langsung disambut tepuk tangan.
Rampungkan Pembahasan 397 Daftar Inventarisasi Masalah
Sebelum ketuk palu persetujuan dilakukan, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, memaparkan laporan kinerja panja. Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah menuntaskan pembahasan terhadap 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dengan rincian 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, serta 18 DIM substansi baru.
Habiburokhman menegaskan, selama proses penyusunan draf regulasi tersebut, Panja Komisi III DPR turut menyerap berbagai masukan dari masyarakat luas maupun kalangan pakar hukum guna menyempurnakan materi muatan RUU.
“Alhasil, pembahasan dalam Panja dapat berlangsung efektif dan berupaya menyisir seluruh permasalahan,” ungkap Habiburokhman.
10 Pokok Pembahasan RUU Perampasan Aset
Dalam laporan panja, terdapat sepuluh substansi utama yang menjadi fondasi pengaturan dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, meliputi:
- Prinsip dan Asas Hukum: Penetapan judul, prinsip, serta asas perampasan aset yang menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).
- Ruang Lingkup dan Jenis Aset: Pengaturan kriteria dan nilai aset yang dapat dirampas, mencakup tindak pidana penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas seperti investasi bodong dan perdagangan saham fiktif.
- Sanksi Pidana Tetap Berlaku: Penegasan bahwa pelaku tindak pidana tetap dapat dijerat sanksi pidana sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ancaman pidana mati.
- Perampasan Tanpa Putusan Pidana (Non-Conviction Based): Pembagian kewenangan serta tata cara perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana, mulai dari penelusuran, pembuktian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, putusan, hingga tahap eksekusi.
- Perlindungan Pihak Ketiga: Jaminan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beriktikad baik, termasuk kejelasan beban pembuktian dan kesempatan pembelaan yang berimbang.
- Pemulihan Hak Korban: Optimalisasi pengembalian aset kepada korban tindak pidana sekaligus pemanfaatannya demi kepentingan masyarakat luas.
- Badan Pengelola Aset: Pengaturan wewenang lembaga pengelola aset yang profesional dalam hal penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pelepasan aset.
- Pengawasan Independen: Pembentukan mekanisme pengawasan atas proses perampasan dan pengelolaan aset oleh badan independen.
- Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang: Langkah mitigasi guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan mekanisme perampasan aset.
- Digitalisasi dan Transparansi: Pemanfaatan teknologi serta sistem informasi untuk menjamin pengelolaan aset berjalan transparan dan akuntabel. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
Penulis : Tagor
Editor : Alan






