Jakarta-Mediadelegasi: Presiden Prabowo Subianto resmi memberikan amanah ganda kepada Bahlil Lahadalia dalam pelantikan di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (1/10/2026). Selain tetap menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil kini dipercaya memegang posisi baru sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Penugasan ini ditempatkan sebagai langkah strategis untuk menyatukan pengelolaan hilirisasi komoditas dan kebijakan energi nasional dalam satu arahan terpadu.
Pelantikan berlangsung bersama sejumlah menteri, wakil menteri, dan pejabat tinggi negara lainnya dalam rangka penyegaran jajaran pemerintahan. Bahlil menjadi salah satu figur kunci yang dipilih untuk memimpin sektor yang sangat menentukan pertumbuhan ekonomi dan kemandirian bangsa ke depan.
“Amanah dari Bapak Presiden untuk bangsa dan negara. Memang saya dapat telepon dari Pak Seskab, untuk Menko merangkap Menteri ESDM. Kita jalankan semua tugas dari Bapak Presiden,” ujar Bahlil mengonfirmasi penugasannya. Ia menyatakan kesiapan menjalankan seluruh arahan Presiden dengan sebaik-baiknya.
Seiring dengan penunjukan tersebut, aspek transparansi kekayaan Bahlil turut menjadi sorotan publik. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang disampaikan pada 31 Maret 2026 untuk periode pelaporan tahun 2025, total harta Bahlil tercatat mencapai Rp344.415.518.982 atau setara sekitar Rp344,4 miliar. Laporan ini telah diverifikasi secara administratif lengkap oleh KPK.
Porsi terbesar kekayaan tersebut didominasi oleh aset tanah dan bangunan yang nilainya mencapai Rp322.381.257.825. Tercatat ada 19 aset berupa tanah dan bangunan yang tersebar di sejumlah wilayah strategis, antara lain Jayapura, Jakarta Selatan, Gianyar, Sragen, hingga Sleman. Penyebaran aset ini mencerminkan jejak perjalanan dan pengembangan usahanya di berbagai daerah.
Selain properti, Bahlil melaporkan kepemilikan surat berharga senilai Rp1.612.500.000. Instrumen ini menjadi bagian dari portofolio investasi yang dikelolanya. Di samping itu, kas dan setara kas yang dimiliki tercatat sebesar Rp20.346.485.157, menunjukkan likuiditas yang tersedia untuk mendukung kebutuhan operasional maupun pengembangan usaha.
Untuk aset alat transportasi dan mesin, Bahlil mencantumkan nilai Rp75.276.000 yang terdiri dari dua unit mobil pribadi, yaitu Toyota Harrier tahun 2007 dan Honda CR-V tahun 2010. Pencantuman ini menunjukkan kesederhanaan aset kendaraan pribadi dibandingkan total kekayaan yang dimilikinya.
Dalam laporan LHKPN tersebut, Bahlil tidak mencantumkan adanya utang. Hal ini berarti total bersih harta kekayaannya sama dengan nilai total aset yang dilaporkan, yaitu Rp344,4 miliar. Tanpa beban kewajiban, posisi keuangannya dinilai kokoh dan transparan.
KPK memberikan catatan penting bahwa rincian harta dalam dokumen ini merupakan data yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh penyelenggara negara melalui sistem e-LHKPN. Oleh karena itu, angka tersebut tidak dapat dijadikan dasar mutlak untuk menyatakan harta yang bersangkutan bebas atau terkait tindak pidana.
Dengan jabatan ganda yang diembannya, Bahlil memikul tanggung jawab besar mempercepat hilirisasi agar nilai tambah komoditas diolah di dalam negeri, sekaligus mengelola transisi energi menuju bauran energi yang lebih bersih, berkelanjutan, dan terjangkau bagi masyarakat.
Pengalaman panjang Bahlil di dunia usaha, sebagai Kepala BKPM, Menteri Investasi, hingga Menteri ESDM menjadi bekal berharga untuk menyatukan kebijakan investasi, pengelolaan sumber daya alam, dan hilirisasi. Publik kini menantikan langkah konkret yang akan dikeluarkan demi kemajuan perekonomian nasional. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
Penulis : Tagor
Editor : Alan
