Medan-Mediadelegasi: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan rencana tegas pemerintah untuk menindak sejumlah perusahaan baja asal China yang beroperasi di Indonesia secara ilegal. Perusahaan-perusahaan tersebut diduga kuat melakukan praktik kecurangan yang merugikan keuangan negara dalam skala masif melalui skema penggelapan pajak yang terorganisir. Manajemen Tertutup dan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Ilegal Menjadi Sorotan Utama Kemenkeu
Berdasarkan investigasi awal, modus operandi yang digunakan mencakup penggunaan identitas palsu atau “perusahaan bayangan”. Oknum pengusaha tersebut disinyalir membeli data Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik warga lokal untuk mendaftarkan entitas bisnis mereka guna mengelabui pengawasan otoritas pajak dan menyembunyikan profil pemilik aslinya.
Salah satu pelanggaran utama yang menjadi sorotan adalah penghindaran kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan tidak menyetorkan PPN dari setiap transaksi penjualan, perusahaan-perusahaan ini mampu menekan harga secara tidak wajar di pasar, yang pada gilirannya menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi produsen baja nasional.
