“Paket bantuan sosial dari pemerintah selalu diterima warga yang seharusnya tidak layak menerima, ” ujar Sayani.
Menanggapi keluhan-keluhan itu, Bobby mengatakan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah harusnya memang dipergunakan untuk program-program pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Namun, penggunaan anggaran itu harus tepat sasaran,” tuturnya.
Bobby berjanji akan merespon keluhan masyarakat tersebut dan akan mengalokasikan APBD Sumut untuk merealisasikan sejumlah program pembangunan yang berorientasi bagi kepentingan masyarakat, antara lain infrastruktur jalan dan berobat pakai KTP..
Ia menilai total dana APBD Sumut yang tersedia selama ini masih belum cukup memadai untuk menopang sejumlah program pembangunan di 33 kabupaten/kota di provinsi itu.
Meski demikian, Bobby menyatakan yakin program pembangunan akan tetap dapat berjalan dan hasilnya dapat dinikmati masyarakat jika anggaran yang dialokasikan tepat sasaran. D/Red
