Bobby Nasution Silaturahmi dengan Warga Tionghoa di Langkat

Langkat-Mediadelegasi: Calon gubernur Sumatera Utara (Sumut) nomor urut 1 Muhammad Bobby Afif Nasution menghadiri acara silaturahmi dengan sejumlah tokoh Tionghoa Kabupaten Langkat, di Stabat, Selasa (8/10).

“Senang sekali dapat bersilaturahmi dengan para tokoh masyarakat Tionghoa di Kabupaten Langkat,” ujar Bobby dalam pertemuan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban itu.

Ia menilai, acara tersebut menjadi momentum untuk terus menjaga persatuan, kesatuan, memperkokoh tali silaturahmi antarsesama dan menguatkan toleransi dalam keberagaman.

Keberagaman di tengah masyarakat, menurut dia, harus senantiasa dimaknai sebagai kekayaan bangsa sekaligus menjadi kekuatan dalam mempersatukan seluruh umat beragama di Indonesia.

Ditambahkannya, persatuan dalam kebhinekaan adalah fondasi yang kokoh untuk membangun Sumatera Utara yang lebih baik.

“Saya percaya bahwa dengan memahami dan menghargai keberagaman suku, agama, dan budaya, kita dapat membangun masyarakat yang lebih harmonis dan penuh dengan kerukunan,” ucap Bobby.

Pada kesempatan itu, Bobby kembali mengemukakan keinginan agar Sumatera Utara menjadi provinsi restorative justice atau keadilan restoratif, jika kelak dirinya bersama calon wakil gubernur Sumut Surya memenangkan Pilkada 2024.

“Kita ingin sebenarnya Sumatera Utara ini bisa menjadi daerah restorative justice, persoalan yang enggak perlu-perlu sampai ke ranah hukum berlebih, enggak usah,” ucap dia.

Menurut dia, hal tersebut merupakan bentuk keterjaminan keadilan bagi masyarakat, khususnya masyarakat desa di seluruh wilayah Sumatera Utara.

Restortive justice, kata dia, perlu dilakukan khususnya di daerah-daerah memiliki potensi besar di sektor ekonomi, karena sering terjadi kesalahpahaman antara pihak perusahaan maupun masyarakat.

Hal ini sesuai Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Selain itu, Bobby juga berkomitmen menghadirkan layanan berobat gratis hanya dengan KTP untuk seluruh warga Sumatera Utara, yang akan direalisasikan maksimal tiga tahun setelah dia menjabat. D|red