Medan-Mediadelegasi: Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, Saipul Abdi, mengaku secara terbuka di persidangan bahwa ia pernah menerima ancaman dari mantan Pejabat Bupati Langkat, Muhammad Faisal Hasrimy. Ancaman tersebut disampaikan agar Saipul meloloskan dan memuluskan proyek pengadaan papan pintar atau smartboard di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.
Pengakuan tersebut terungkap saat sidang dengan agenda pendengaran keterangan terdakwa yang berlangsung di Ruang Tipikor Pengadilan Negeri Medan, Senin (3/8/2026). Saipul menjelaskan alasan mengapa ia tidak berani menolak perintah yang diberikan oleh Pj Bupati saat itu.
“Saat itu, saya tidak berani menolak perintah Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimy karena saya sedang ada masalah hukum. Menurut penilaian saya, itu merupakan bentuk ancaman karena ada sanksi yang akan dikenakan apabila perintah tersebut tidak saya laksanakan,” ujar Saipul di hadapan majelis hakim.
Saipul juga mengungkapkan bahwa keinginannya untuk mengundurkan diri dari jabatan justru terhalang oleh ancaman sanksi yang sama. Demi terhindar dari sanksi tersebut, ia pun sempat memohon agar dipindahkan ke jabatan lain, namun permintaan itu tidak dipenuhi sehingga ia tetap menduduki jabatan Kadisdik Langkat.
“Apabila saya mengajukan pengunduran diri, maka akan dikenakan sanksi. Saat itu saya juga sudah memohon agar dipindahkan ke tempat lain, namun permintaan tersebut tidak dikabulkan,” tambah Saipul Abdi membeberkan tekanan yang dialaminya.
Sebelum proyek pengadaan smartboard tersebut dilaksanakan, Saipul mengaku terlebih dahulu diperintahkan oleh Faisal Hasrimy untuk melakukan studi banding ke Kabupaten Serdang Bedagai guna melihat langsung pelaksanaan pengadaan smartboard yang telah berjalan di daerah tersebut.
“Saya melaksanakan studi banding ke Serdang Bedagai atas perintah langsung dari Pj Bupati. Saya terpaksa melaksanakannya karena perintah pimpinan, padahal pada saat itu anggaran untuk proyek tersebut belum sama sekali masuk ke rekening Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat,” ungkap Saipul.
Lebih jauh, Saipul menyampaikan bahwa sejatinya ia dan jajaran Dinas Pendidikan tidak menyetujui rencana pengadaan smartboard tersebut. Namun, Faisal Hasrimy selaku Pj Bupati memberikan perintah tegas agar seluruh anggaran dialihkan dan difokuskan untuk pengadaan smartboard.
“Awalnya saya tidak setuju dengan rencana tersebut. Namun kemudian beliau memerintahkan agar seluruh anggaran dialihkan untuk pengadaan smartboard. Akhirnya saya beserta rekan-rekan di Dinas Pendidikan melaksanakannya karena perintah dari pimpinan tertinggi Kabupaten Langkat,” tegas Saipul.
Proyek pengadaan smartboard Kabupaten Langkat tersebut diketahui berlangsung pada tahun 2024. Saat itu, jabatan Pj Bupati Langkat dipegang oleh Muhammad Faisal Hasrimy yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
Pengakuan Saipul ini menjadi bukti penting yang membuktikan adanya tekanan langsung dari pejabat tinggi daerah terhadap pengalihan anggaran demi proyek tertentu. Hal ini diduga kuat melanggar prosedur perencanaan dan penganggaran yang seharusnya mengutamakan kepentingan umum.
Pengungkapan ini pun semakin melengkapi rangkaian fakta di persidangan yang menyoroti keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam memuluskan proyek pengadaan yang sarat dengan pelanggaran prosedur. Publik kini menantikan kelanjutan proses hukum dan siapa saja pihak lain yang akan ikut terseret dalam perkara ini. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
Penulis : Tagor
Editor : Alan
