Samosir-Mediadelegasi: Pemerintah Kabupaten Samosir mulai menyalurkan program subsidi bunga kredit 0 persen bagi pelaku usaha mikro.
Penyaluran perdana dilakukan Bupati Samosir Vandiko T. Gultom kepada belasan pelaku usaha pada acara yang berlangsung di Water Front City Pangururan, Minggu (8/12).
Program kredit tanpa bunga bagi usaha mikro ini menjadi salah satu prioritas Pemkab Samosir untuk mendorong kebangkitan UMKM dan memperluas akses permodalan.
Skema kredit yang bekerja sama dengan Bank Sumut itu menyediakan plafon pinjaman maksimal Rp15 juta dengan tenor pembayaran pokok selama 24 bulan.
Seluruh beban bunga 2,6 persen per tahun ditanggung APBD Kabupaten Samosir.
Bupati Vandiko menyatakan, program ini merupakan realisasi visi dan misi pembangunan Samosir yang mencakup peningkatan daya saing UMKM serta penguatan ekonomi masyarakat.
“Apa yang kami janjikan saat kontestasi politik lalu hari ini kami realisasikan.
Pelaku usaha mikro kini bisa memperoleh modal dengan bunga nol persen, mudah dan dapat diakses langsung,” ujar Vandiko.
Vandiko menyebut, program tersebut mendapat dukungan Gubernur Sumatera Utara dan telah dipresentasikan kepada kepala daerah se-Sumut.
“Samosir menjadi daerah pertama di Sumut yang menjalankan program bunga nol persen. Beberapa kabupaten/kota lain sudah berkonsultasi ke Bank Sumut untuk menerapkan hal serupa,” katanya.
Saat ini, 50 pelaku usaha dinyatakan lolos proses penyaringan dan sudah menerima pencairan. Bupati Samosir menargetkan jumlah penerima terus bertambah seiring pendampingan dan pelatihan yang sudah diberikan sebelumnya.
“Pemasaran memang penting, tetapi akses permodalan adalah yang utama. Pokok pinjaman ditanggung pelaku usaha dan bunganya dibayar pemerintah daerah,” jelas Vandiko.
Ia juga meminta Bank Sumut mempertimbangkan peningkatan batas plafon pinjaman ke depan. “Jika nominal kredit bisa lebih besar, saya yakin daerah lain akan semakin tertarik menjalankannya,” tambahnya.
Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon mengapresiasi pelaksanaan program tersebut dan menyatakan dukungan penuh dari legislatif.
