“Jadi saatnya kami minta pak Luhut sumbernya dari mana dan siapa yang kerjakan. Kalau sekarang kan kita ngomongnya juga enggak jelas, yang sebelah sana nggak mengeluarkan sumbernya sampai pada angka itu seperti apa,” sambungnya.
Karena itu Burhanuddin meminta Luhut untuk menjelaskan soal metodologi yang digunakan sehingga muncul angka 110 juta warga yang mendukung penundaan Pemilu.
“Bagaimana orang yang punya big data dan mengklaim mewakili publik tanpa kita tahu metodologi nya? Data itu suci dan gratisan, tapi sampai kesimpulan datanyan kita harus tahu metodenya. Sepanjang nggak ada metodenya ya data tadi ‘gratisan’,” kata dia.
Burhanuddin menyebut Indikator Politik telah melakukan survei terkait penundaan pemulu kepada masyarakat melalu tatap muka. Hasilnya 70 persen menyatakan menolak Pemilu ditunda. Karenanya, Burhanuddin mempertanyakan 110 juta warga klaim dari Luhut.
“Jadi poin saya, kalau di tingkat masyarakat umum tatap muka saja tolak penundaan 70 persen apalagi di medsos?” katannya.
Lebih lanjut, ia juga meminta awak media untuk menanyakan hingga menelusuri big data kepada Luhut.
“Coba telusuri kemudian tanya. Karena kalau kita nggak menanyakan secara langsung kepada yang punya data sehebat apapun politisi pasti tidak akan bisa menyampaikan temuan. Karena mereka bukan peneliti, karena mereka bukan pengguna dari analisis big data yang diklaim 110 juta itu,” katanya.(D|Red/wartaekonomi.co.id)
