Ia juga menegaskan bahwa sejak awal posisinya terkait TPL selalu konsisten: mendukung penegakan hukum secara objektif, memeriksa izin secara menyeluruh, dan memastikan perlindungan terhadap masyarakat.
Maruli menilai munculnya pemberitaan yang menggiring opini bahwa dirinya mendukung TPL tidak mewakili sikap sebenarnya karena potongan pernyataannya di RDP Komisi XIII diambil tanpa konteks.
“Jika melihat rekaman lengkapnya, posisi saya sangat jelas. Saya tidak membela perusahaan mana pun. Yang saya bela adalah proses hukum, kebenaran, dan kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Karenanya, sejalan dengan keputusan pemerintah hari ini, Maruli kembali mendorong agar investigasi terhadap berbagai dugaan pelanggaran di wilayah konsesi TPL tetap dilanjutkan secara transparan dan profesional.
“Perlu pemeriksaan menyeluruh, mulai dari kepatuhan izin, potensi pelanggaran lingkungan, konflik agraria, hingga kemungkinan pelanggaran HAM.
“Saya tetap mendorong dilaksanakannya investigasi yang objektif dan menyeluruh. Ini penting agar publik mendapatkan kejelasan dan agar semua pihak—baik perusahaan maupun masyarakat—diperlakukan berdasarkan hukum yang sama,” kata Maruli.
“Saya mengingatkan, agar proses hukum tidak dimanfaatkan untuk memecah belah masyarakat. Pemerintah harus memastikan tidak ada pihak yang menunggangi situasi, termasuk dalam aksi pro dan kontra di sekitar wilayah konsesi.
Maruli Siahaan kembali menyerukan solidaritas di tengah bencana yang melanda berbagai daerah di Sumatera Utara.
“Fokus utama saat ini adalah membantu masyarakat yang sedang berjuang bangkit, sembari memastikan penegakan hukum berjalan dengan transparan,” tegasnya. D|Red-06
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGE NEWS.
