Dalam laporannya, Edy Rahmayadi menyatakan Pemprov Sumut mengalami kesulitan mendeteksi masuknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ke Sumut karena melalui jalur laut yang dibawa oleh para nelayan dari negeri jiran Malaysia. “Oleh karena itu, kami mohon bantuan arahan serta kebijakan yang harus dilakukan mengenai PMI ini, kita khawatir lonjakan ini terus terjadi karena dibawa PMI yang masuk ke Sumut,” katanya.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan dari evaluasi PPKM Mikro darurat dan diperketat sampai saat ini masih terus memperlihatkan adanya peningkatan, yakni terkonfirmasi 44%, kematian 69%. Bila hal ini terus berlangsung, menurut Airlangga pemerintah pusat akan mempertimbangkan perpanjangan PPKM darurat hingga 2 Agustus 2021.
“Untuk daerah yang ditemukan varian delta termasuk Sumut, saya minta untuk lebih bekerja ekstra petugas kita di sana, agar penyeberan tidak semakin meningkat. Itu di Tanjung Balai juga ada PMI yang diduga terpapar varian baru, saya minta ini juga diperketat pintu masuknya, nanti kita akan berkoordinasi langkah masuknya PMI ilegal ini,” katanya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam arahannya meminta petugas yang menertibkan PPKM Mikro ini untuk lebih humanis dan tidak terjadi lagi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Satpol PP pada masyarakat.
Tito juga meminta kepala daerah untuk membantu menerapkan kebijakan Menteri Agama dalam hal penertiban Salat ,Iduladha, Tradisi Takbiran serta pemotongan hewan kurban di daerah zona merah yang diterapkan PPKM darurat dan pengetatan. D| Red
