Medan-Mediadelegasi: Ketua Komisi II DPRD Medan H Aulia Rahman SE berdiskusi bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kota Medan, Minggu (5/7) malam di cafe Boyan Jalan Wahid Hasyim Medan.
Diskusi terkait dengan bidang tugas pada Komisi II yang meliputi, Pendidikan, Kesehatan, Tenaga kerja, lingkungan dan sosial. Dalam diskusi tersebut, banyak persoalan yang di bahas, terkait kebijakan Pemerintah Kota hingga persoalan yang ada di Kampus masing-masing.
“Persoalan Kota Medan saat ini sangat kompleks, kami dari BEM se-Kota Medan melihat, dalam tiga tahun terakhir, pembangunan kota ini tidak memiliki visi yang jelas, arah dan kebijakan pembangunan tidak terencana dengan baik, termasuk soal pengelolaan lingkungan, bahkan Medan dapat predikat sebagai Kota terjorok, ini langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup,” sebut Dachi Presma UISU ini.
Kemudian, lanjut mahasiswa semester V ini, hal lain yang paling urgen, terkait soal data kependudukan yang masih carut marut.
Aulia Rahman dari Komisi II DPRD Medan mengritisi, tumpang tindihnya soal pendataan kependudukan yang terjadi hingga saat ini. Pemko Medan tidak memiliki data yang jelas soal data kependudukan.
“Masing-masing pihak memberikan data kependudukan yang bersifat parsial, sehingga memunculkan kerancuan pendataan, akhirnya berimplikasi pada pendistribusian bantuan yang sifatnya darurat,” sebut Aulia.
Karena ketidakakuratan data tersebut, menyebabkan ada masyarakat yang miskin seharusnya mendapatkan bantuan, akhirnya tidak mendapatkan bantuan. Buntut dari kerancuan pendataan tersebut, menimbulkan beragam protes dari masyarakat, imbas dari kemarahan masyarakat tersebut, banyak Kepala Lingkungan yang menjadi sasaran.
“Kasihan para Kepling yang sudah bekerja dengan baik, akhirnya menjadi sasaran kemarahan masyarakat,” tambah wakil rakyat yang cukup vokal ini.
Jadi masih banyak PR yang harus di rubah, mulai dari pola pendataan kependudukan yang harus di ubah dengan memperbaiki update data secara berkala dan itu berbasis di lingkungan, jika di tingkat lingkungan selesai maka secara simultan data tersebut akan cocok hingga tingkat Nasional.
“Polarisasi pendataan ini harus integratif, tidak lagi Dukcapil berjalan sendiri, BPS bekerja sendiri, ke depan tidak bisa lagi seperti ini, harus integratif agar tidak menimbulkan masalah, persoalannya mau apa tidak, ada niat mau merubah atau tidak,” ujar Tokoh muda Medan Utara ini.
“Sinergitas antara BEM dan DPRD Medan harus dibangun saling melengkapi, take and give, saling memberi peringatan, agar ke depan ada perbaikan,” tambahnya.
Diskusi terbatas ini, dihadiri oleh beberapa Pimpinan BEM se-Kota Medan, diantaranya BEM UISU, BEM USU, BEM Panca Budi, BEM Potensi Utama, BEM Univa dan BEM ITM.
Selanjutnya para pengurus BEM ini akan menjadwalkan kegiatan Mimbar Akademik dengan mengundang beberapa tokoh yang di gadang-gadang akan maju pada kontestasi politik Kota Medan mendatang. D|Med-67
