Pihak manajemen juga diminta untuk memperkuat sosialisasi kebijakan UHC kepada seluruh tenaga kesehatan dan petugas pelayanan. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi kesalahan komunikasi antara petugas rumah sakit dengan keluarga pasien di masa mendatang.
Selain masalah administrasi, Tim Satgas Mutu juga menemukan catatan terkait infrastruktur medis. Mereka menginstruksikan kalibrasi ulang pada sejumlah alat medis yang ditemukan belum sesuai standar teknis yang ditetapkan pemerintah.
Langkah kalibrasi ini dipandang sangat penting sebagai upaya antisipasi dalam menjamin keselamatan pasien. Dengan alat yang terstandarisasi, mutu pelayanan kesehatan diharapkan dapat kembali pada performa terbaiknya dan meminimalisir risiko medis.
Dinkes Sumut kembali menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi fasilitas kesehatan untuk menolak pasien atau meminta uang muka. Seluruh rumah sakit di Sumatera Utara wajib menjalankan pelayanan yang berkeadilan dan bermutu sesuai arahan Gubernur.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan serta pembinaan terhadap fasilitas kesehatan demi memastikan hak masyarakat atas pelayanan kesehatan yang layak dan manusiawi dapat terpenuhi tanpa adanya praktik pungutan liar maupun hambatan birokrasi yang dapat membahayakan keselamatan nyawa pasien yang membutuhkan penanganan medis secara cepat, tepat, dan juga profesional di seluruh wilayah Sumatera Utara secara merata dan tanpa diskriminasi.D|Red
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
