Dishub Medan Diminta Lebih Aktif Awasi Pungutan Retribusi Parkir

- Penulis

Selasa, 18 Februari 2025 - 23:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi - Seorang juru parkir di kawasan Kesawan  Medan  menerapkan parkir berlangganan program E-Parking. Foto: ist

Ilustrasi - Seorang juru parkir di kawasan Kesawan Medan menerapkan parkir berlangganan program E-Parking. Foto: ist

Medan-Mediadelegasi: Kalangan anggota DPRD Kota Medan meminta dinas perhubungan (Dishub) setempat lebih aktif mengawasi pungutan retribusi parkir tepi jalan, guna menghindari terjadinya pungutan liar atau penarikan jasa parkir yang melebihi ketentuan.

“Berdasarkan temuan kami di lapangan, ada karcis retribusi parkir berlogo Dinas Perhubungan Kota Medan yang diragukan keabsahannya,” kata anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Medan, Agus Setiawan kepada pers di Medan, Selasa (18/2).

Disebutkannya, di lembaran karcis yang diberikan juri parkir itu juga tertera tulisan Perda Nomor 2/2024.

Padahal diketahui bahwa, Perda Nomor 2 Tahun 2024 sama sekali tidak mengatur soal retribusi parkir, melainkan tentang penyandang disabilitas.

Selain itu, lanjut Agus, pihaknya juga menemukan tarif di karcis retribusi parkir yang beredar tidak sama, seperti yang ditemukan di sekitar Jalan Kolonel Sugiono, Jalan Brigjen Katamso, Jalan Asia dan Jalan Semarang.

BACA JUGA:  Polisi Diminta Tangkap Anggota Geng Motor Penganiaya Atlet Tarung Derajat

Kuat dugaan karcis retribusi parkir yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tersebut sengaja dicetak oleh oknum tertentu untuk meraup keuntungan pribadi.

“Kita minta Dinas Perhubungan Kota Medan benar-benar menertibkan hal-hal yang tak baik ini,” ujarnya.

Tidak hanya itu, ia juga berharap Dishub Medan lebih gencar lagi menginformasikan kepada masyarakat seputar penerapan aturan parkir berlangganan di tepi jalan.

Penyebarluasan informasi seputar tarif resmi parkir kendaraan bermotor parkir ini, menurut dia, sangat penting dilakukan untuk menghindari terjadinya pungutan liar atau penarikan jasa parkir yang melebihi ketentuan.

“Jangan benturkan pengguna parkir dengan juru parkir di lapangan. Petugas Dinas Perhubungan Medan seharusnya selalu melakukan pengecekan di sejumlah titik lokasi parkir,” ujar Agus.

BACA JUGA:  Anggota DPRD Tanjung Balai DPO Narkoba Diminta Serahkan Diri

Ditambahkannya, hingga saat ini masih sering terjadi perdebatan di lapangan antara pengguna parkir dengan oknum juru parkir yang menyatakan stiker parkir berlangganan yang dikeluarkan Pemkot Medan sudah tidak berlaku lagi.

Sebagai informasi, Dishub Kota Medan secara resmi telah memberlakukan dua sistem pembayaran parkir kepada warga sebagai pengguna jasa parkir tepi jalan di Kota Medan.

Dua sistem pembayaran parkir tersebut, yakni parkir konvensional dan parkir berlangganan.

Adapun retribusi parkir konvensional, yakni kendaraan roda empat Rp5.000, dan kendaraan roda dua Rp3.000.

Sedangkan besaran tarif retribusi parkir berlangganan, yakni Rp90.000/tahun bagi kendaraan roda dua, Rp130.000/tahun bagi kendaraan roda empat, dan Rp170.000/tahun bagi kendaraan truk/bus. D/Red

 

Baca artikel menarik lainnya dari mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Berhasil Diburu Sejak Sebulan Lebih, Begal yang Masuk DPO Akhirnya Ditangkap di Minimarket
Usai Penjelasan Pemko, Anggaran Air Mineral Rp1,1 Miliar Masih Diperdebatkan
Program Revitalisasi Sekolah di Medan Disorot, LP3 Siap Laporkan ke Kejati Sumut
Belum Reda Kasus Dishub, Rico Waas Kena Sorotan Air Mineral Rp1 Miliar
Srikandi FAST UNPRI Tembus Jurnal Scopus Q2: Bukti Nyata Kebijakan Kelulusan Berbasis Publikasi Ilmiah
Air Mineral Rp1 Miliar Setahun di Pemko Medan Disorot, Gen Z Sumut : “Mungkin Makhluk Halus Ikut Minum”
Zakiyuddin: Soal Sekda Tak Perlu Dibicarakan, Mekanismenya Sudah Diatur
Kritik Kebijakan Pemerintah, Ratusan Mahasiswa Kepung Gedung DPRD Sumut
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 24 Juni 2026 - 14:08 WIB

Berhasil Diburu Sejak Sebulan Lebih, Begal yang Masuk DPO Akhirnya Ditangkap di Minimarket

Selasa, 23 Juni 2026 - 14:43 WIB

Usai Penjelasan Pemko, Anggaran Air Mineral Rp1,1 Miliar Masih Diperdebatkan

Selasa, 23 Juni 2026 - 12:02 WIB

Program Revitalisasi Sekolah di Medan Disorot, LP3 Siap Laporkan ke Kejati Sumut

Sabtu, 20 Juni 2026 - 14:32 WIB

Belum Reda Kasus Dishub, Rico Waas Kena Sorotan Air Mineral Rp1 Miliar

Jumat, 19 Juni 2026 - 19:49 WIB

Srikandi FAST UNPRI Tembus Jurnal Scopus Q2: Bukti Nyata Kebijakan Kelulusan Berbasis Publikasi Ilmiah

Berita Terbaru