Jakarta-Mediadelegasi: Sri Mulyani menjelaskan bahwa keputusan pembatalan diskon tarif listrik 50%, yang direncanakan untuk Juni-Juli 2025, diambil setelah rapat internal antar menteri. Ternyata, terdapat kendala signifikan dalam proses penganggaran yang tidak memungkinkan program diskon tersebut berjalan tepat waktu. Karena target penyaluran bantuan adalah bulan Juni dan Juli, maka pemerintah memutuskan untuk menggantinya dengan program lain. Pengumuman ini disampaikan pada keterangan pers tanggal 3 Juni 2025.
Sebagai alternatif, pemerintah biiiiimemilih untuk menggelontorkan bantuan subsidi upah. Program ini dinilai lebih efektif dan dapat diimplementasikan dengan segera mengingat ketersediaan data yang lebih siap. Pengalaman penyaluran subsidi upah selama masa pandemi Covid-19 menjadi acuan dalam perencanaan program ini. Pemerintah Indonesia resmi membatalkan rencana tersebut.
Program subsidi upah ini dirancang untuk mengatasi dampak ekonomi yang mungkin timbul akibat pembatalan diskon tarif listrik. Pemerintah berupaya untuk tetap memberikan dukungan kepada masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan, melalui program bantuan yang lebih terarah dan efektif. Dengan demikian, fokus pemerintah kini beralih pada implementasi program subsidi upah.
Sri Mulyani menambahkan bahwa data BPJS Ketenagakerjaan saat ini jauh lebih akurat dibandingkan sebelumnya. Hal ini mempermudah penargetan bantuan kepada pekerja yang berhak menerimanya, yaitu mereka yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5 juta. Kecepatan dan efisiensi menjadi prioritas utama dalam penyaluran bantuan ini.
Rencana diskon tarif listrik sebesar 50% akhirnya dicoret dari daftar enam program stimulus ekonomi yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Keputusan ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional dan meringankan beban masyarakat, meskipun rencana awal diskon tarif listrik terpaksa dibatalkan karena kendala administrasi.D|Red
