Peran desa, menurut Rektor, sangatlah krusial karena sebagian besar penduduk Indonesia tiggal di daerah pedesaan, sehingga upaya memperkuat lembaga desa adalah langkah yang sangat strategis dalam memajukan bangsa ini.
“Desa merupakan cerminan dari kehidupan masyarakat yang adil, demokratis, dan sejahtera. Oleh karena itu, perubahan undang-undang tentang desa harus mampu mengakomodasi perubahan-perubahan tersebut dengan tetap menjaga kearifan lokal dan keberlanjutan lingkungan,” tuturnya.
Dari segi yuridis, kata dia, penyusunan perubahan undang-undang tentang desa harus memperhatikan aspek legalitas, kejelasan dan implementabilitas.
“Artinya, perubahan yang diusulkan haruslah sesuai dengan konstitusi dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, sehingga dapat memberikan landasan yang kokoh untuk pelaksanaan di lapangan,” paparnya.
Lebih lanjut Maidin Gultom mengatakan bahwa pembahasan mengenai rancangan perubahan undang-undang tentang desa menjadi sebuah topik yang penting dan menarik untuk dibahas, termasuk bagi kalangan akademisi dan mahasiswa.
Namun, ia mengingatkan bahwa landasan filosofis perubahan undang-undang tentang desa haruslah mengedepankan nilai-nilai keadilan, demokrasi, partisipasi masyarakat, serta keseimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi kekuasaan.
FGD yang dimoderatori Wakil Rektor IV Unika Santo Thomas Godlif Sianipar SS, MA, Ph.D tersebut menghadirkan pembicara, masing-masing Kepala Pusat PUU bidang Politik, Hukum dan HAM Setjen DPR RI Dr. Lidya Suryani Widayati SH, M.Hum, Guru Besar Ilmu Hukum Unika Santo Thomas Prof Dr. Elisabeth Nurhaini Butar-butar, SH, M.Hum dan Dosen Fakultas Hukum Unika Santo Thomas Dr. Berlian Simarmata, SH, M.Hum.
Acara FGD yang dihadiri ratusan peserta tersebut diawali dengan penandatangan nota kesepahaman bersama (MoU) antara Badan Keahlian DPR RI Setjen DPR RI dengan Unika Santo Thomas yang ditandatangani masing-masing oleh Dr. Inosentius Samsul, SH, M.Hum dan Prof Dr. Maidin Gultom, SH, M.Hum. D|Red-04
