Hemat penulis, mekanisme kontrol rakyat terhadap pejabat publik yang masih lemah, berpotensi semakin menguat di era digital dewasa ini. Kondisi zaman ataupun kehidupan dengan seluruh kegiatan yang mendukung kehidupan sudah dipermudah dengan keberadaan teknologi yang serba canggih.
Era digital sepertinya bagai sebuah musim tiba yang memasilitasi martabat sebuah hasil Pemilu, sebagaimana pidato singkat Abraham Lincoln yang akhirnya cukup terkenal; “Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”.
Juga dengan sebutan “Suara rakyat suara Tuhan” yang digaungkan sejak demokratisasi menjadi bagian dari ‘iklim pertarungan’ perpolitikan di negeri ini.
Adalah suatu bukti kedaualatan di tangan rakyat meskipun memang masih harus terus memerlukan perjuangan, karena kesadaran akan kedaulatan pada realitasnya adalah feed back negatif dari dominasi pemerintah, sehingga harapan rakyat bahwa dominasi pemerintah diperlukan bagi suatu negara seperti menjadi kepercayaan pada zaman feodalisme telah dinegasikan dengan iklim refresif, ketidakadilan dan kemiskinan yang dialami rakyat sebagai hasil dari dominasi pemerintah.
Mekanisme kontrol rakyat di era digital dapat bermuara kepada hukuman (punishment) rakyat bagi pejabat publik yang tak mampu memelihara moral. Kondisi ini bakal semakin berat bagi sosok yang muncul di panggung demokrasi Indonesia Tahun 2024.
Rekam jejak setiap orang, dewasa ini bagai terpajang di laman google, seiring dengan memasyarakatnya sejumlah aplikasi sosial media membuat hiruk-pikuknya era digital.
Sebaliknya, rekam jejak yang memikat simpatik rakyat juga begitu mudah tersebar luas menembus ruang dan waktu. Viralitas belakangan bagai ‘dewa’ yang bisa menentukan nasib seseorang akibat predikat baik apalagi buruk.
