Humbahas-Mediadelegasi: Fraksi Persatuan Solidaritas (FPS) DPRD Humbang Hasundutan (Humbahas) menyebut Dosmar Banjarnahor gagal dalam mengemban amanah sebagai Bupati Humbahas.
“Kegagalan tersebut tercermin dalam Penetapan Rancangan Perda Tentang P-APBD Humbahas Tahun Anggaran 2021,” kata Guntur Sariaman Simamora ST, juru bicara FPS DPRD Humbahas itu dalam siaran persnya.
Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Humbahas, Guntur Simamora menyampaikan, hal-hal yang menjadi dasar menolak Ranperda, bahwa laporan pertanggung jawaban realisasi anggaran tahun anggaran 2020 hingga saat ini, tidak pernah dibahas oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Sehingga apabila tahapan dan jadwal terkait P-APBD tetap dilaksanakan tentunya telah melanggar Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintah Daerah Pasal 317 ayat 4 yang menyatakan bahwa penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD di lakukan setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggung jawaban APBD tahun sebelumnya.
“Bahwa FPS DPRD Humbahas saat ini, belum pernah menerima laporan realisasi semester pertama APBD yang seyogianya sudah disampaikan kepada DPRD pada bulan Juli. Sebagaimana dimaksud dalam poin 29 bagian teknis penyusunan APBD pada Lampiran Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2021,” paparnya.
Yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten, Dosmar Banjarnahor, menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan Prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. Laporan disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenan.
Laporan terealisasi semester pertama APBD tahun anggaran 2020 menjadi dasar dalam proses pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021 serta persetujuan Kepala Daerah serta DPRD.
