Medan-Mediadelegasi: Jika di sejumlah daerah di Indonesia, kelapa daerah pada getol membantu masyarakatnya dengan memotong sebagian gajinya dan mengusahakan bantuan lainnya untuk pencegahan penyebaran virus corona (Covid-19). Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, justru disebut-sebut malah kebalikannya, yakni, menghimpun dana dari masyarakat dengan membuka rekening donasi.
Tak ayal, kebijakan yang aneh itu pun mendapat protes keras dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI). Pengurus Pusat Koordinator Wilayah I GMKI Sumut-NAD, Gito M Pardede (foto), menilai kebijakan Pemprov Sumut itu sangat ambigu.
Untuk meminta bantuan kepada masyarakat dengan membuka rekening khusus, kata Gito, sungguh sangat tidak tepat. “Apaalgi banyak masyarakat yang berhenti bekerja. Para wirausaha juga banyak yang merugi, terlebih masyarakat harus fokus menjauhkan diri mereka dari serangan covid-19,” ulasnya.
Kebijakan orang nomor satu Pemprov Sumut itu malah sangat membingungkan. “Bahkan itu membuat masyarakat mempunyai penilaian aneh terhadap pemerintah, sehingga takut seakan akan pemerintah tak mampu menangani masalah ini,” jelas Gito.
Kalau pun, kata Gito, Pemprov Sumut serius menggalang dana, seharusnya duduk bersama dengan pihak legislatif, menggelar rapat khusus dengan para pengusaha atau dapat meminta dukungan dana dari pusat.
“Masih ada anggaran yang kami lihat kurang produktif, dan akan sangat baik bila dialihkan untuk penanganan corona ini. Sesuai arahan Presiden, pemerintah daerah dalam hal ini gubernur, wajib merelokasi anggaran untuk mengutamakan pencegahan COVID-19, Bukan dari masyarakat.. masyarakat sudah susah, jangan sibuat susah lagi,” tambahnya.
