Hendra Dermawan Siregar sendiri baru dilantik sebagai Kadis PUPR Sumut pada tanggal 22 Agustus 2025. Ia menggantikan pejabat sebelumnya yang dicopot dari jabatannya setelah terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap terkait proyek jalan. Pergantian kepemimpinan yang terjadi belum lama ini semakin menambah sorotan terhadap kinerja Dinas PUPR Sumut.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Hendra Dermawan Siregar mengenai kabar pengunduran dirinya. Masyarakat dan media masih menunggu klarifikasi langsung dari yang bersangkutan untuk mengetahui secara pasti alasan di balik keputusan tersebut.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga belum memberikan pengumuman resmi mengenai persiapan pelaksana tugas (Plt) untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan oleh Hendra Dermawan Siregar. Ketidakpastian ini menimbulkan kekhawatiran mengenai kelancaran pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur yang sedang berjalan.
Pengunduran diri Hendra Dermawan Siregar menambah daftar panjang permasalahan yang dihadapi oleh sektor infrastruktur di Sumatera Utara. Masyarakat berharap agar pemerintah daerah segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi kekosongan jabatan dan memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur tetap berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Kondisi infrastruktur yang memadai merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat segera menyelesaikan permasalahan ini dan memastikan bahwa pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara dapat berjalan dengan lancar dan efektif. D|Red.
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
