Jakarta-Mediadelegasi: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bersama dengan Komite Masyarakat Danau Toba (KMDT) segera berkolaborasi merealisasikan solusi konkret untuk mempertahankan status Taman Bumi Dunia Kaldera Toba atau Geopark Caldera Toba dalam keanggotaan UNESCO Global Geopark (UGG).
“Insha Allah status Geopark Kaldera Toba hijau kembali,” kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno dalam kata sambutannya saat membuka rapat koordinasi (Rakor) status Geopark Kaldera Toba bersama para pengurus DPP KMDT, di gedung Sapta Pesona Kemenparekraf RI, Jakarta, Senin (16/9).
Rakor yang dihadiri para pejabat terkait di lingkungan Kemenparekraf tersebut juga turut diikuti secara virtual oleh jajaran pimpinan dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba (BPODT) dan Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark (BP-TCUGGp) Sumut.
Sandiaga mengakui bahwa peringatan berupa status kartu kuning atau “yellow card” yang diberikan UNESCO terhadap Geopark Kaldera Toba merupakan sebuah pelajaran sekaligus peringatan bagi Pemerintah.
Untuk itu, lanjutnya, Kemenparekraf bersiap untuk meningkatkan sinergitas di antara para pemangku kepentingan atau stakeholders, termasuk KMDT.
Ia menekankan, untuk mempertahankan status Geopark Kaldera Toba dalam keanggotaan UNESCO Global Geopark tidak hanya menjadi tugas dari pemerintah semata, melainkan mutlak dibutuhkan peran dari berbagai pihak, termasuk didalamnya warga sekitar.
Hal tersebut, kata dia, sesuai dengan konsep pengembangan geopark yang didalamnya terdapat tiga fungsi, yakni pelestarian atau konservasi, edukasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.
“Keberhasilan mewujudkan tiga fungsi geopark yang dipersyaratkan oleh UNESCO Global Geopark tersebut secara berkesinambungan, tentunya akan menjadikan pengembangan kawasan wisata alam Danau Toba lebih berkualitas,” ujar Sandiaga.
