Kasus ini juga menyoroti masalah fasilitas karantina yang tidak memadai. Aturan seperti Permentan No. 70/2015 yang mengacu pada protokol International Union for Conservation of Nature (IUCN) mewajibkan kandang karantina yang kokoh, aman, dan memperhatikan kesejahteraan fisik dan psikologis satwa.
Menurut Peneliti Ahli Utama Konservasi Keanekaragaman Hayati Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Hendra Gunawan, kasus konflik antara macan tutul Jawa dan manusia meningkat signifikan. Sejak tahun 2000, konflik ini terjadi di sedikitnya 26 kabupaten di Pulau Jawa.
Peningkatan konflik ini menjadi indikasi kuat bahwa luas dan kualitas habitat macan tutul semakin menurun. Kebutuhan home range—wilayah jelajah harian—macan tutul sangat bergantung pada ketersediaan mangsa. Semakin kecil dan miskinnya habitat, semakin besar wilayah jelajah yang mereka butuhkan.
Faktor utama yang menyebabkan penurunan habitat adalah fragmentasi, yaitu pemotongan habitat oleh pembangunan jalan, waduk, pemukiman, dan ekspansi pertanian. Hal ini juga berdampak pada populasi satwa mangsa macan tutul, seperti babi hutan dan kijang.
Untuk mencegah konflik dan menjaga eksistensi macan tutul, Hendra Gunawan mengusulkan beberapa langkah: penetapan kawasan konservasi, pemulihan habitat yang rusak melalui restorasi, pembuatan koridor satwa, dan pengembangbiakan terkontrol (ex-situ).
Yang tak kalah penting adalah edukasi kepada masyarakat sekitar habitat macan tutul agar bisa beradaptasi dan hidup berdampingan. Ada protokol dari IUCN yang bisa disosialisasikan untuk panduan hidup berdampingan (co-existent) dengan satwa ini.
Kasus pelarian macan tutul Kuningan ini menjadi pengingat bagi semua pihak. Pengelolaan lingkungan dan tata ruang yang lebih baik diperlukan agar manusia bisa hidup selaras dengan alam, sehingga tidak ada lagi satwa liar yang terpaksa masuk pemukiman dan berkonflik dengan manusia.
