Adapun agenda utama yang dibahas dalam rapat dengar pendapat itu adalah untuk mencari akar masalah sekaligus evaluasi atas pelaksanaan rekomendasi yang telah dilakukan.
Edison berpendapat, inisiatif Komisi X DPR RI menggelar rapat dengar pendapat tersebut bernilai krusial demi Danau Toba tidak terdepak dari daftar Geopark UNESCO.
“KMDT bersama jajaran Komisi X DPR RI ikut merasa prihatin karena status Danau Toba dalam keanggotaan Global Geopark Network saat ini terancam dicabut, sehingga kami terpanggil untuk menyusun rekomendasi yang diharapkan nantinya dapat dijadikan acuan dalam melakukan perbaikan sesuai kriteria yang ditetapkan UNESCO,” ujar Edison.
Jika seluruh rekomendasi KMDT yang telah diserahkan kepada Komisi X DPR RI tersebut diterapkan secara konsisten di lapangan oleh instansi pemerintah terkait dan stakeholders, pihaknya optimistis dalam rentang waktu enam bulan Geopark Kaldera Toba memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan UNESCO Global Geoparks.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kemenparekraf, ada empat masalah yang menjadi sorotan UNESCO Global Geopark (UGGp) sehingga mengakibatkan Kaldera Toba memperoleh ‘kartu kuning’.
Masalah tersebut, di antaranya minimnya penguasaan dan pemahaman pengelola terhadap fungsi maupun kriteria UGGp; serta tidak adanya peta geologi geopark Kaldera Toba.
Kemudian, tidak optimalnya visibilitas dengan pengadaan, monumen, dan panel interpretasi agar mempermudah pengunjung untuk menjelajahi kawasan geopark Kaldera Toba, dan kurang optimalnya tema geopark Kaldera Toba dengan aplikasi di lapangan. D|Red
