Medan-Mediadelegasi: Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, membuka secara resmi Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumut Tahun 2027, menandai langkah terarah dalam perencanaan pembangunan daerah. Acara ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kinerja pembangunan daerah dan merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.
Konsultasi Publik Untuk Perencanaan Terarah
Pada kesempatan tersebut, Bobby Nasution mengingatkan para bupati dan walikota agar benar-benar memperhatikan indikator-indikator pembangunan di daerah masing-masing. Ia menekankan bahwa tahun 2027 akan menjadi tahun evaluasi bagi para kepala daerah yang dilantik pada Februari tahun lalu. Dengan perencanaan yang terarah, diharapkan setiap daerah dapat mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan.
“Monitoring RPJMD masing-masing, apakah bencana mempengaruhi RPJMD, terkhusus daerah terdampak bencana, ada beberapa perusahaan besar yang dicabut izinnya, tolong perhatikan betul, tenaga kerja, inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indikator pembangunan lainnya,” kata Bobby Nasution di Aula Tengku Rizal Nurdin, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Kamis (29/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bobby Nasution juga meminta pemerintah kabupaten/kota untuk memanfaatkan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang batal disesuaikan pada tahun 2026. Ia berharap agar anggaran tersebut benar-benar dimaksimalkan untuk mendukung pembangunan daerah, terutama dalam pemulihan pascabencana.
“Manfaatkan, maksimalkan TKD yang tidak jadi disesuaikan tahun ini, terutama untuk pemulihan pascabencana dan juga dampaknya, daerah juga boleh melakukan pergeseran anggaran karena bencana banjir tahun lalu terjadi setelah pengesahan APBD 2026,” katanya.
Baca Juga : https://mediadelegasi.id/janda-sejak-bayinya-4-hari-kini-kehilangan-anak-9-bulan/
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Sumut, Dikky Anugerah, berharap agar konsultasi publik ini tidak hanya menjadi kegiatan rutin, tetapi juga menjadi forum untuk menghasilkan ide-ide inovatif dan solusi konstruktif untuk mengatasi berbagai permasalahan pembangunan di Sumut.
“Oleh karenanya, saya mengajak seluruh peserta memberikan masukan yang konstruktif berbasis data dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas,” kata Dikky Anugerah.
Dalam Konsultasi Publik RKPD 2027 Sumut ini, Pemprov Sumut juga memberikan apresiasi kepada para mitra pembangunan yang telah berkontribusi dalam mendukung pembangunan di Sumut. Apresiasi ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras dan dedikasi para mitra pembangunan dalam mewujudkan visi pembangunan Sumut yang lebih baik.
Pada kesempatan yang sama, Bobby Nasution turut meluncurkan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) keenam, yaitu Restorative Justice. Program ini merupakan salah satu upaya Pemprov Sumut dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memberikan keadilan yang lebih berkeadilan bagi masyarakat.
Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Wakil Gubernur Sumut Surya, Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumut Rudy Brando Hutabarat, serta unsur Forkopimda. Hadir pula seluruh bupati dan wali kota se-Sumut, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu, serta seluruh OPD terkait.
Konsultasi Publik RKPD 2027 Sumut ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan program dan kegiatan pembangunan yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Sumut. D|Red-Hendra.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
