Medan-Mediadelegasi: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komite Masyarakat Danau Toba (KMDT) siap bekerja sama untuk meningkatkan koordinasi terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi secara efektif dan efisien.
“Naskah kesepahaman bersama atau atau memorandum of understanding/MoU antara KPK dengan KMDT direncanakan ditandatangani saat puncak acara Rakernas IV KMDT pada 29 September 2023,” kata Ketua Umum DPP KMDT Edison Manurung, dalam keterangannya kepada Mediadelegasi di Medan, Rabu (28/6).
Edison menjelaskan bahwa rencana kerja sama KPK dengan KMDT telah dibahas dalam sebuah pembicaraan awal antara dirinya dengan Ketua KPK Firli Bahuri di Jakarta pada Selasa (27/6) lalu.
Ketua KPK Firli Bahuri, menurut mantan Ketua DPP KNPI itu, mengapresiasi komitmen KMDT untuk turut ambil bagian dalam perbaikan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang secara konsisten dilakukan oleh KPK.
Respon positif yang disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri tersebut, lanjut Edison, merupakan sebuah langkah tepat karena upaya pemberantasan korupsi tidak bia dilakukan oleh KPK sendirian, melainkan perlu partisipasi dan dukungan segenap elemen masyarakat, termasuk dari kalangan masyarakat sipil.
Oleh karena itu, ia menyatakan nota kesepahaman tersebut nantinya diharapkan dapat semakin meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dalam upaya-upaya pencegahan korupsi.
Ruang lingkup MoU antara KPK dan KMDT direncanakan meliputi peningkatan pendidikan masyarakat dan perbaikan sistem, sesuai kesepakatan para pihak.
Terkait dengan konteks kerja sama dengan KPK, kata dia, pihak KMDT sebagai organisasi independen yang selama ini banyak bergerak di bidang pelestarian lingkungan, pariwisata dan program peningkatan SDM unggul di kawasan Danau Toba, akan menjalankan rencana aksi dengan menggelar pendidikan antikorupsi kepada masyarakat.
Melalui program pendidikan antikorupsi tersebut, pihaknya menyatakan optimis upaya antikorupsi seperti pengawasan anggaran serta pelayanan publik hingga korupsi di korporasi akan berjalan lebih efektif dan efisien atau sesuai dengan prinsip dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
“KPK dan KMDT sepakat bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan di segala lini. Bukan hanya melalui penindakan, melainkan juga dengan langkah pencegahan dan pendidikan antikorupsi,” ujar Edison.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa Rakernas IV KMDT tahun 2023 akan berlangsung di convention hall Hotel Labersa Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara pada 29-30 September.
Dalam Rakernas KMDT 2023, menurutnya, KMDT juga akan melakukan penandatanganan naskah kesepahaman bersama (MoU) dengan Lemhanas RI.
Rakernas KMDT 2023 yang diharapkan dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), juga akan menggelar seminar nasional dengan menghadirkan para pembicara dari kalangan tokoh nasional, antara lain Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Menko Polhukam Mahfud MD, Ketua KPK Firli Bahuri dan Gubernur Lemhanas RI Andi Widjajanto.
Pada Rakernas dan seminar nasional yang akan dihadiri ratusan pengurus KMDT se Indonesia tersebut, pihaknya juga mengundang para tokoh yang bakal maju dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024, antara lain Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. D|Red-04
