“Selama tiga tahun terakhir upah buruh tidak naik, walaupun naik di beberapa daerah tentunya tidak bisa mengimbangi dan membutuhi kenaikan harga kebutuhan pokok sehari-hari,” ucap Ramlan.
Beban yang dihadapi para buruh/pekerja tersebut, kata dia, semakin bertambah sejak kenaikan harga BBM subsidi dan dampak inflasi tinggi.
Disebutkannya, pasca pandemi Covid-19 melanda dunia, banyak pekerja/buruh di Indonesia termasuk di Sumut kehilangan pekerjaan akibat perusahaan tidak dapat bertahan dan menutup usahanya.
Karena itu, masukan mapun usulan yang mengemuka dalam FGD itu akan disampaikan kepada instansi pemerintah terkait guna dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabaten/kota (UMK).
Sementara itu, Kapolda Sumut dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kombes Pol Dwi Indra Maulana , menyampaikan aprsiasi kepada KSBSI Korwil Sumut yang telah berinisiatif menggelar FGD.
Kegiatan FGD ini, menurutnya, merupakan satu langkah yang patut diapresiasi dan menjadi barometer bagi serikat pekerja atau serikat buruh di Sumut untuk merumuskan usulan-usulan untuk selanjutnya disampaikan kepada instansi pemerintah terkait.
“Kami sebagai mitra tentunya siap membantu menyalurkan hasil dari FGD ini kepada Gubernur Sumut maupun pimpinan DPRD Provinsi Sumut,” ujarnya. D|Med-55
