Lahan Konsesi PT TPL di Kawasan DAS Bolon jadi Sorotan Pascabanjir Parapat

Senin, 24 Maret 2025 - 21:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Deforestasi di lahan konsesi PT Toba Pulp Lestari (TPL) sektor Aek Nauli, Kabupaten Simalungun. Foto: Auriga Nusantara.

Deforestasi di lahan konsesi PT Toba Pulp Lestari (TPL) sektor Aek Nauli, Kabupaten Simalungun. Foto: Auriga Nusantara.

 

Medan-Mediadelegasi: Keberadaan lahan konsesi perusahaan insutri pulp (bubur kertas) PT Toba Pulp Lestari (TPL) di sekitar hutan daerah aliran sungai (DAS) Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumut, selalu menjadi sorotan utama kalangan pegiat dan pemerhati lingkungan  akhir-akhir ini.

Pasalnya, deforestasi atau proses berkurangnya luasan tutupan hutan di kawasan dataran tinggi kian meningkat secara signifikan.

Kalangan aktivis lingkungan yang tergabung dalam Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), mengemukakan, deforestasi bisa mengakibatkan luas hutan berkurang, serta tingginya potensi bencana hidrometeorologi.

Selain itu, hilangnya berbagai jenis flora dan fauna, menyebabkan kerusakan kawasan hutan, dan habitat satwa liar semakin sempit serta rusaknya sumber daya air.

KSPPM menyoroti bahwa peringatan tentang dampak deforestasi ini telah disampaikan sejak lama, tetapi tidak diindahkan.

 

Berdasarkan analisis spasial dan penelitian di lapangan KSPPM bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dan Auriga Nusantara, dalam kurun waktu 20 tahun terakhir telah terjadi pembukaan hutan yang signifikan, khususnya di 5 kecamatan sekitar Parapat.

Lima kecamatan yang dilintasi DAS Bolon itu, yakni Girsang Sipangan Bolon, Dolok Panribuan, Pematang Sidamanik, Hatoguan, dan Jorlang Hataran.

Disebutkan, luas hutan alam di wilayah tersebut pada tahun 2000 mencapai 10.348 hektare.

Namun, luasan hutan tersebut terus menyusut hingga tersisa hanya 3.614 hektare pada tahun 2023.

BACA JUGA:  Panglima Dewan Pimpinan Pusat Kamtibmas Indonesia, Drs. Ardiansyah Tanjung, menekankan pentingnya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Indonesia.

Periode deforestasi terbesar terjadi antara 2005-2010 dengan kehilangan hutan seluas 2.779 hektare, disusul periode 2010-2023 yang mengalami penyusutan seluas 2.336 hektare.

 

Data ini menunjukkan bahwa laju kehilangan hutan di sektor Aek Nauli sangat masif dan mengkhawatirkan.

 

“Keberadaan perusahaan TPL di kawasan DAS Bolon yang telah menyebabkan perubahan tutupan hutan alam, juga menjadi perhatian utama kami,” kata Direktur Eksekutif KSPPM Rocky Pasaribu dalam keterangan tertulis yang diterima Mediadelegasi Medan, Senin (24/3).

Bahkan, lanjutnya, masalah alih fungsi hutan secara besar-besaran serta menurunnya daya dukung dan daya tampung hutan di bentang alam Kabupaten Simalungun, terutama di wilayah Simarbalatuk, Sitahoan, dan Sibatuloting dinilai menjadi penyebab banjir bandang di kota turis Parapat pada 16 Maret 2025 lalu.

Mencermati permasalahan itu, Rocky menilai, diperlukan tindakan tegas untuk menghentikan pembukaan hutan alam serta upaya pemulihan terhadap kawasan hutan yang sudah kritis.

Pembukaan lahan di kawasan DAS Bolon serta daerah terjal, menurut Rocky, turut berkontribusi terhadap terjadinya bencana yang berulang di Parapat.

“Untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang, Pemerintah Kabupaten Simalungun harus mengambil langkah serius dalam mengevaluasi tata ruang, terutama di wilayah rawan bencana,” ucap Rocky.

 

“Jika langkah-langkah ini tidak segera diambil, risiko bencana akan terus mengancam wilayah tersebut,” kata Rocky.

BACA JUGA:  Yayasan Santo Thomas Angkat 19 Pegawai Tetap

 

Ia mengingatkan, keberlanjutan lingkungan harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pembangunan, agar bencana seperti di wilayah Parapat tidak terulang kembali.

“Tanpa intervensi serius dari pemerintah dan pemangku kepentingan, bencana ekologis seperti yang terjadi di Parapat akan terus berulang,” tuturnya.

Menurutnya, bencana ekologis ini bukan sekadar fenomena alam, tetapi konsekuensi dari eksploitasi hutan yang tidak terkendali.

“Saatnya pemerintah menunjukkan keberpihakan kepada lingkungan dan masyarakat dengan tindakan nyata, bukan sekadar wacana,” ujar Rocky.

 

Ramai diperbincangkan
Perdebatan mengenai penyebab banjir yang melanda Kelurahan Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon ramai diperbincangkan di media sosial dan media massa.

Sebagian pihak menyatakan bahwa hujan deras menjadi faktor utama meluapnya Sungai Batu Gaga, yang kemudian membawa bebatuan dan lumpur ke pemukiman warga.

Namun, banyak pula yang berpendapat bahwa penyebab utama banjir adalah kerusakan hutan di kawasan hulu, terutama di sekitar Bangun Dolok.

Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pdt. Dr. Victor Tinambunan, MST, mengatakan banjir bandang yang terjadi di Parapat bukanlah ujian dari Tuhan atau suratan tangan.

”Ini adalah akibat ulah manusia yang merusak alam ciptaan Tuhan,” ujarnya.D|Red

Baca artikel menarik lainnya dari mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tak Sekadar Rayakan HUT Golkar, Maruli Siahaan Hadirkan Kepedulian untuk 200 Pejuang Kehidupan di Medan
BPK Bongkar Masalah Beton Lapangan Merdeka Medan, Rp27,83 Miliar Jadi Sorotan
Miliaran Rupiah untuk BBM, BPK Temukan Masalah di Dishub Medan, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Zulham Efendi Minta Pemko Medan Sigapi Teror Buaya Muara di Siombak
Pemko Medan Optimalkan Fitur E-Audit Cegah Fraud Pengadaan Barang dan Jasa
Satu Barisan Lawan Narkoba, Golkar Sumut Siap Bersinergi dengan Polda Sumut
HUT ke-62 Golkar: Andar Amin Harahap Pimpin Ziarah di TMP Medan
BMKG: 1.297 Titik Panas Terdeteksi, Sumatera Paling Banyak, Asap Menyebar Luas
Berita ini 26 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 10:47 WIB

Tak Sekadar Rayakan HUT Golkar, Maruli Siahaan Hadirkan Kepedulian untuk 200 Pejuang Kehidupan di Medan

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 10:40 WIB

BPK Bongkar Masalah Beton Lapangan Merdeka Medan, Rp27,83 Miliar Jadi Sorotan

Rabu, 28 Oktober 2026 - 16:11 WIB

Miliaran Rupiah untuk BBM, BPK Temukan Masalah di Dishub Medan, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Selasa, 27 Oktober 2026 - 10:54 WIB

Zulham Efendi Minta Pemko Medan Sigapi Teror Buaya Muara di Siombak

Jumat, 23 Oktober 2026 - 13:30 WIB

Pemko Medan Optimalkan Fitur E-Audit Cegah Fraud Pengadaan Barang dan Jasa

Berita Terbaru