Medan-Mediadelegasi: Keberadaan lahan konsesi perusahaan insutri pulp (bubur kertas) PT Toba Pulp Lestari (TPL) di sekitar hutan daerah aliran sungai (DAS) Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumut, selalu menjadi sorotan utama kalangan pegiat dan pemerhati lingkungan akhir-akhir ini.
Pasalnya, deforestasi atau proses berkurangnya luasan tutupan hutan di kawasan dataran tinggi kian meningkat secara signifikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kalangan aktivis lingkungan yang tergabung dalam Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), mengemukakan, deforestasi bisa mengakibatkan luas hutan berkurang, serta tingginya potensi bencana hidrometeorologi.
Selain itu, hilangnya berbagai jenis flora dan fauna, menyebabkan kerusakan kawasan hutan, dan habitat satwa liar semakin sempit serta rusaknya sumber daya air.
KSPPM menyoroti bahwa peringatan tentang dampak deforestasi ini telah disampaikan sejak lama, tetapi tidak diindahkan.
Berdasarkan analisis spasial dan penelitian di lapangan KSPPM bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dan Auriga Nusantara, dalam kurun waktu 20 tahun terakhir telah terjadi pembukaan hutan yang signifikan, khususnya di 5 kecamatan sekitar Parapat.
Lima kecamatan yang dilintasi DAS Bolon itu, yakni Girsang Sipangan Bolon, Dolok Panribuan, Pematang Sidamanik, Hatoguan, dan Jorlang Hataran.
Disebutkan, luas hutan alam di wilayah tersebut pada tahun 2000 mencapai 10.348 hektare.
Namun, luasan hutan tersebut terus menyusut hingga tersisa hanya 3.614 hektare pada tahun 2023.
Periode deforestasi terbesar terjadi antara 2005-2010 dengan kehilangan hutan seluas 2.779 hektare, disusul periode 2010-2023 yang mengalami penyusutan seluas 2.336 hektare.
Data ini menunjukkan bahwa laju kehilangan hutan di sektor Aek Nauli sangat masif dan mengkhawatirkan.
“Keberadaan perusahaan TPL di kawasan DAS Bolon yang telah menyebabkan perubahan tutupan hutan alam, juga menjadi perhatian utama kami,” kata Direktur Eksekutif KSPPM Rocky Pasaribu dalam keterangan tertulis yang diterima Mediadelegasi Medan, Senin (24/3).
Bahkan, lanjutnya, masalah alih fungsi hutan secara besar-besaran serta menurunnya daya dukung dan daya tampung hutan di bentang alam Kabupaten Simalungun, terutama di wilayah Simarbalatuk, Sitahoan, dan Sibatuloting dinilai menjadi penyebab banjir bandang di kota turis Parapat pada 16 Maret 2025 lalu.
Mencermati permasalahan itu, Rocky menilai, diperlukan tindakan tegas untuk menghentikan pembukaan hutan alam serta upaya pemulihan terhadap kawasan hutan yang sudah kritis.
Pembukaan lahan di kawasan DAS Bolon serta daerah terjal, menurut Rocky, turut berkontribusi terhadap terjadinya bencana yang berulang di Parapat.
“Untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang, Pemerintah Kabupaten Simalungun harus mengambil langkah serius dalam mengevaluasi tata ruang, terutama di wilayah rawan bencana,” ucap Rocky.
“Jika langkah-langkah ini tidak segera diambil, risiko bencana akan terus mengancam wilayah tersebut,” kata Rocky.
Ia mengingatkan, keberlanjutan lingkungan harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pembangunan, agar bencana seperti di wilayah Parapat tidak terulang kembali.
“Tanpa intervensi serius dari pemerintah dan pemangku kepentingan, bencana ekologis seperti yang terjadi di Parapat akan terus berulang,” tuturnya.
Menurutnya, bencana ekologis ini bukan sekadar fenomena alam, tetapi konsekuensi dari eksploitasi hutan yang tidak terkendali.
“Saatnya pemerintah menunjukkan keberpihakan kepada lingkungan dan masyarakat dengan tindakan nyata, bukan sekadar wacana,” ujar Rocky.
Ramai diperbincangkan
Perdebatan mengenai penyebab banjir yang melanda Kelurahan Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon ramai diperbincangkan di media sosial dan media massa.
Sebagian pihak menyatakan bahwa hujan deras menjadi faktor utama meluapnya Sungai Batu Gaga, yang kemudian membawa bebatuan dan lumpur ke pemukiman warga.
Namun, banyak pula yang berpendapat bahwa penyebab utama banjir adalah kerusakan hutan di kawasan hulu, terutama di sekitar Bangun Dolok.
Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pdt. Dr. Victor Tinambunan, MST, mengatakan banjir bandang yang terjadi di Parapat bukanlah ujian dari Tuhan atau suratan tangan.
”Ini adalah akibat ulah manusia yang merusak alam ciptaan Tuhan,” ujarnya.D|Red
Baca artikel menarik lainnya dari mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
