Madiun-Mediadelegasi: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Jawa Timur pada Senin (19/1/2026). Dalam operasi senyap tersebut, tim penyidik berhasil mengamankan Wali Kota Madiun, Maidi, bersama sejumlah orang lainnya.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya kegiatan penyelidikan tertutup tersebut. Budi menjelaskan bahwa total ada 15 orang yang diamankan di wilayah Madiun untuk dimintai keterangan awal terkait dugaan tindak pidana korupsi.
Dari belasan orang yang terjaring, sembilan di antaranya diputuskan untuk dibawa ke Jakarta guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK. Wali Kota Madiun menjadi salah satu pihak utama yang diterbangkan ke Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Baca Juga : https://mediadelegasi.id/ono-surono-diperiksa-kpk-terkait-kasus-bupati-bekasi/
Dalam operasi tersebut, tim KPK juga berhasil menyita barang bukti berupa uang tunai. Nilai uang yang diamankan ditaksir mencapai ratusan juta rupiah, yang diduga kuat sebagai bagian dari praktik suap di lingkungan pemerintah kota.
Wali Kota Madiun Maidi Terjerat Kasus Korupsi
Berdasarkan keterangan awal, peristiwa tangkap tangan ini diduga berkaitan dengan penyimpangan dana fee proyek infrastruktur. Selain itu, KPK juga tengah mendalami dugaan penyelewengan dana CSR (Corporate Social Responsibility) di wilayah Kota Madiun.
Penangkapan ini terjadi tak lama setelah Maidi memenangkan kontestasi politik lokal. Maidi bersama pasangannya, Bagus F. Panuntun, baru saja meraih kemenangan dalam Pilkada serentak yang digelar pada November 2024 lalu.
Pasangan Maidi-Panuntun tercatat unggul telak dengan perolehan 65.583 suara atau sekitar 56 persen. Mereka berhasil mengalahkan dua pasangan pesaingnya, yakni duet Bonie Laksmana-Bagus Rizki dan pasangan Inda Raya-Aldi.
Kemenangan Maidi dalam Pilkada 2024 didukung oleh koalisi besar yang terdiri dari 11 partai politik. Dukungan tersebut datang dari PSI, Nasdem, Demokrat, Gerindra, PKB, PKS, PAN, Prima, Gelora, PBB, hingga PPP.
Sebelum menjadi politisi, Maidi dikenal memiliki rekam jejak panjang sebagai aparatur sipil negara. Ia mengawali kariernya sebagai guru geografi di SMAN 1 Kota Madiun pada tahun 1989 hingga awal era 2000-an.
Kariernya di birokrasi terus menanjak tajam, mulai dari Kepala Sekolah SMAN 2 Kota Madiun hingga menjabat posisi strategis di Dinas Pendidikan. Ia juga pernah dipercaya sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah pada tahun 2005.
Puncak karier birokrasinya dicapai pada tahun 2009 saat ia dilantik menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Madiun. Jabatan tersebut diembannya selama sembilan tahun sebelum akhirnya memutuskan terjun ke dunia politik praktis.
Maidi pertama kali memenangi kursi Wali Kota Madiun pada Pilkada 2018 berpasangan dengan Inda Raya. Kini, di tengah masa kepemimpinan periode keduanya, ia harus berhadapan dengan proses hukum di lembaga antirasuah.D|Red
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGE NEWS.
