“Kenapa PTPN IV merugi ? Bagaimana membuat jangan rugi, itu pekerjaan manajemen. Jika perlu ganti manajemennya,” sebut Mangapul.
Salah satu alasan lagi, digarap masyarakat, itu menjadi tanggung jawab manajemen bagaimana menjaga lahan konsesinya.
“Kami sudah melakukan koordinasi kepada Pemkab Simalungun, agar tidak mengeluarkan sembarang rekomendasi terkait Amdal/UKL-UPL. Karena itu pasti tidak akan keluar jika masyarakat di sekitar menyatakan tidak setuju. Tim survei Amdal melalui konsultan independen, pasti akan menanyakan persetujuan masyarakat sekitar perusahaan yang mengajukan Amdal,” jelas Mangapul.
Mangapul tidak menginginkan apa yang terjadi sebagai dampak konversi teh ke tanaman sawit di wilayah Kebun Marjandi, Kecamatan Panei, terulang di Kecamatan Sidamanik.
Menurut dia, konversi menimbulkan berbagai masalah yang menjadi pembahasan, dan hingga saat ini tidak terselesaikan. Air yang dari lahan PTPN IV Marjandi mengakibatkan banjir, merusak infrastruktur yang dibangun negara dan merusak lahan masyarakat.
“Dalam setiap pertemuan, PTPN IV selalu menyatakan berkomitmen membuat terobosan baru melalui pembangunan sodetan, membuat parit pengalihan dan tanaman penyangga. Sampai sekarang dampaknya tetap dirasakan masyarakat. Korbannya masyarakat. PTPN IV jangan menjadi new kolonial di Simalungun,” pungkas Mangapul. D|rel
