Menanggapi orasi yang disampaikan, Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk didampingi Sekda Kabupaten Samosir Marudut Tua Sitinjak, Para asisten menyampaikan Pemkab Samosir akan bergandengan tangan dan mendukung apabila DPRD ingin membentuk Pansus. Pada prinsipnya disebut Ariston, bahwa Pemerintah Kabupaten Samosir berpihak dan peduli kepada masyarakat. “Terkait pembentukan Pansus akan kami kaji, kita akan koordinasi dengan DPRD. Pada prinsipnya Pemkab Samosir akan selalu bersama masyarakat. Untuk pembentukan Pansus nantinya kita akan menyurati pemerintah atasan. Sesuai kewenangan kami nantinya akan berupaya menyurati Kementerian kehutanan,” ucap Ariston Tua Sidauruk.
Sebelumnya, dalam pertemuan dengan perwakilan massa, Ketua DPRD Samosir Nasip mengatakan bahwa DPRD Kabupaten Samosir siap membentuk pansus terkait adanya pelanggaran yang dilakukan TPL. Terkait hasutan-hasutan di konsesi TPL, Nasip menjelaskan hal tersebut sudah disampaikan melalui rapat dengar pendapat kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumut, satgas hutan dan lahan, dan disarankan agar konsesi TPL di tele dihentikan sementara termasuk masyarakat yang melakukan pengelolaan dikawasan hutan supaya dihentikan. Terkait pengembalian tanah Ulayat, kata Nasip menjadi tugas DPRD dan sudah ada surat keputusan yang dikeluarkan Pemkab Samosir.
Wakil Ketua DPRD, Sarhochel Tamba menambahkan terkait APL sudah ada tindaklanjut dan terkait perda yang diusulkan sudah disahkan walaupun secara nasional, Undang-undang perlindungan masyarakat masih proses pembahasan. “Kita sepakat membentuk pansus, saat ini merupakan kewenangan pemprovsu, namun kami akan bekerja keras,” tegas Sarhochel.D|Red
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
