Jakarta-Mediadelegasi: Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan, kasus kebocoran anggaran pembangunan infrastruktur tidak boleh terjadi lagi.
Informasi dihimpun Mediadelegasi Medan, pihaknya akan mengevaluasi internal seluruh pejabat eselon I hingga III, serta pejabat pembuat komitmen (PPK) guna mencegah terjadinya kebocoran anggaran proyek infrastruktur.
“Tidak boleh ada lagi kebocoran anggaran. Setiap rupiah uang negara harus benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Dody dalam keterangan tertulis, Minggu (29/6).
Evaluasi internal, lanjut dia, akan dilakukan setelah mendapat restu dari Presiden Prabowo Subianto.
“Atas restu Bapak Presiden Prabowo, pekan depan kami akan segera memulai evaluasi menyeluruh. Langkah ini bertujuan agar Kementerian PU benar-benar bersih, efisien, dan akuntabel,” ujarnya.
Dikatakan Dody, pihaknya tidak keberatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki hingga ke kantor pusat Kementerian PU di Jalan Pattimura, Jakarta Selatan.
Bahkan, ia berjanji tidak akan menutup-nutupi anak buahnya yang terlibat korupsi.
Hal tersebut disampaikan Dody saat ditanya perihal anak buahnya yang terkena OTT KPK di wilayah Sumatera Utara (Sumut).
