Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Miliar dalam Kasus Korupsi Chromebook

Selasa, 30 Juni 2026 - 15:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Foto: Ist.

Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Foto: Ist.

Jakarta-Mediadelegasi: Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim resmi divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Putusan ini dibacakan secara terbuka dalam sidang yang berlangsung pada Selasa, 30 Juni 2026.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun kepada Nadiem Makarim. Selain hukuman kurungan, mantan pejabat tinggi tersebut juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp1 miliar sebagai bagian dari pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Putusan ini menjadi keputusan penting setelah proses persidangan yang berlangsung cukup lama. Berdasarkan keterangan yang ada, berkas putusan lengkap memiliki ketebalan mencapai 1.146 halaman, namun dalam sidang hanya dibacakan bagian pokok yang terdiri dari 122 halaman saja.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang lebih berat terhadap Nadiem Makarim. Pada sidang pembacaan tuntutan yang digelar pada Rabu, 13 Mei 2026, jaksa menuntut hukuman penjara selama 18 tahun bagi terdakwa.

BACA JUGA:  Kejagung Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Nadiem Makarim Terkait Kasus Korupsi Chromebook

Selain tuntutan pidana penjara, jaksa juga meminta agar Nadiem dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp5,6 triliun. Jumlah tersebut dinilai sebagai kerugian negara yang timbul akibat dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan perangkat Chromebook.

Jaksa menilai Nadiem Makarim terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan. Dakwaan yang dikenakan merujuk pada Pasal 603 dan/atau 604 KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam dakwaan tersebut, Nadiem dianggap memiliki peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan proyek yang diduga menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Hal ini dinilai menyebabkan kerugian keuangan negara yang cukup besar dan melanggar prinsip pengelolaan keuangan publik.

BACA JUGA:  Tiga Pejabat Jadi Tersangka Korupsi PNBP

Putusan hakim yang lebih ringan dibanding tuntutan jaksa menunjukkan adanya pertimbangan hukum yang mendalam dari majelis hakim. Keputusan ini didasarkan pada pembuktian, keterangan saksi, serta alat bukti yang terungkap selama persidangan berlangsung.

Sebelum putusan dibacakan, Nadiem Makarim sempat menyampaikan tanggapan yang menyebutkan kemungkinan bahwa vonis yang dijatuhkan nantinya bisa tidak sesuai dengan harapan yang ia inginkan. Pernyataan itu menjadi salah satu sorotan menjelang keputusan akhir dibacakan.

Dengan dijatuhkannya vonis ini, proses hukum memasuki tahap baru. Nadiem Makarim masih memiliki hak hukum untuk mengajukan upaya hukum lanjutan jika merasa keberatan terhadap putusan yang diambil, sementara keputusan ini akan menjadi perhatian publik sebagai salah satu kasus korupsi berskala besar di sektor pendidikan. D|Red.

 

Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

BNPB: 38 Orang Tewas Akibat Gempa M 7,7 NTT, 2.000 Warga Mengungsi Mandiri
Wapres Gibran Kukuhkan 76 Anggota Paskibraka Tingkat Pusat 2026, Siap Tugas di HUT ke-81 RI
Istana Pastikan Kesiagaan Penuh Penanganan Pascagempa M 7,7 Nagekeo NTT: Pemerintah Diterjunkan ke Lokasi Terdampak
Detik-Detik Mengerikan Gempa M 7,7 Guncang Pelabuhan Maumere: Jembatan Dermaga Roboh, Penumpang Berjatuhan ke Laut
Gubernur NTT Melki Laka Lena Terjun Langsung ke Flores, Data Sementara 5 Tewas Usai Gempa M 7,7
Kasus TPPU Febrie Adriansyah: Kejagung Periksa Enam Saksi, Telusuri Aset Dugaan Hasil Kejahatan
Presiden Prabowo Usulkan Amnesti Khusus & Pengadilan Ad Hoc untuk Usut Pelanggaran BUMN 30 Tahun Terakhir
Presiden Prabowo: Belum Seluruh Janji Tuntas, Namun Sudah Mulai Selesaikan Persoalan Puluhan Tahun
Berita ini 12 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 16:39 WIB

BNPB: 38 Orang Tewas Akibat Gempa M 7,7 NTT, 2.000 Warga Mengungsi Mandiri

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 15:36 WIB

Wapres Gibran Kukuhkan 76 Anggota Paskibraka Tingkat Pusat 2026, Siap Tugas di HUT ke-81 RI

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 14:09 WIB

Istana Pastikan Kesiagaan Penuh Penanganan Pascagempa M 7,7 Nagekeo NTT: Pemerintah Diterjunkan ke Lokasi Terdampak

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 12:34 WIB

Gubernur NTT Melki Laka Lena Terjun Langsung ke Flores, Data Sementara 5 Tewas Usai Gempa M 7,7

Jumat, 14 Agustus 2026 - 14:59 WIB

Kasus TPPU Febrie Adriansyah: Kejagung Periksa Enam Saksi, Telusuri Aset Dugaan Hasil Kejahatan

Berita Terbaru