Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Miliar dalam Kasus Korupsi Chromebook

Selasa, 30 Juni 2026 - 15:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Foto: Ist.

Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Foto: Ist.

Jakarta-Mediadelegasi: Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim resmi divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Putusan ini dibacakan secara terbuka dalam sidang yang berlangsung pada Selasa, 30 Juni 2026.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun kepada Nadiem Makarim. Selain hukuman kurungan, mantan pejabat tinggi tersebut juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp1 miliar sebagai bagian dari pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Putusan ini menjadi keputusan penting setelah proses persidangan yang berlangsung cukup lama. Berdasarkan keterangan yang ada, berkas putusan lengkap memiliki ketebalan mencapai 1.146 halaman, namun dalam sidang hanya dibacakan bagian pokok yang terdiri dari 122 halaman saja.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang lebih berat terhadap Nadiem Makarim. Pada sidang pembacaan tuntutan yang digelar pada Rabu, 13 Mei 2026, jaksa menuntut hukuman penjara selama 18 tahun bagi terdakwa.

BACA JUGA:  Komisi I DPR Dukung Perpres 111/2025: Penyebaran Budaya LGBT Ditetapkan Jadi Ancaman Nonmiliter

Selain tuntutan pidana penjara, jaksa juga meminta agar Nadiem dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp5,6 triliun. Jumlah tersebut dinilai sebagai kerugian negara yang timbul akibat dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan perangkat Chromebook.

Jaksa menilai Nadiem Makarim terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan. Dakwaan yang dikenakan merujuk pada Pasal 603 dan/atau 604 KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam dakwaan tersebut, Nadiem dianggap memiliki peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan proyek yang diduga menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Hal ini dinilai menyebabkan kerugian keuangan negara yang cukup besar dan melanggar prinsip pengelolaan keuangan publik.

BACA JUGA:  Dokter Richard Lee Ditahan Polda Metro Jaya

Putusan hakim yang lebih ringan dibanding tuntutan jaksa menunjukkan adanya pertimbangan hukum yang mendalam dari majelis hakim. Keputusan ini didasarkan pada pembuktian, keterangan saksi, serta alat bukti yang terungkap selama persidangan berlangsung.

Sebelum putusan dibacakan, Nadiem Makarim sempat menyampaikan tanggapan yang menyebutkan kemungkinan bahwa vonis yang dijatuhkan nantinya bisa tidak sesuai dengan harapan yang ia inginkan. Pernyataan itu menjadi salah satu sorotan menjelang keputusan akhir dibacakan.

Dengan dijatuhkannya vonis ini, proses hukum memasuki tahap baru. Nadiem Makarim masih memiliki hak hukum untuk mengajukan upaya hukum lanjutan jika merasa keberatan terhadap putusan yang diambil, sementara keputusan ini akan menjadi perhatian publik sebagai salah satu kasus korupsi berskala besar di sektor pendidikan. D|Red.

 

Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.

0 views

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Gerindra Duga Ada Motif Politik di Balik Tuduhan Judol dan Doxing terhadap Sufmi Dasco
Bareskrim Polri Geledah Enam Rumah di Bogor dan Tangerang, Usut Peran Brigjen TK dan Kombes IM di Kasus Dugaan Makar
Ma’ruf Amin Mundur dari Ketua Dewan Pertimbangan MUI 2025–2030, Pimpinan Segera Siapkan Sosok Pengganti
Presiden Prabowo Bertemu Xi Jinping di Shenzhen, Sepakati Proyek 10 Smart Cities Hingga Kerja Sama AI
Polri Tunda Ekspose Bersama Kejagung Soal Dugaan Makar Penyadapan Presiden Prabowo Hingga Pekan Depan
Advokat Subhan Palal Laporkan Pengamat Pendidikan Ina Liem ke Polda Metro Jaya Terkait Sidang MK Syarat Pendidikan Gibran
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Bantah Bahas Isu Bursa Cawapres Saat Bertemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad
DPR RI Resmi Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna, Simak 10 Poin Utamanya

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 16:46 WIB

Gerindra Duga Ada Motif Politik di Balik Tuduhan Judol dan Doxing terhadap Sufmi Dasco

Jumat, 20 November 2026 - 16:32 WIB

Bareskrim Polri Geledah Enam Rumah di Bogor dan Tangerang, Usut Peran Brigjen TK dan Kombes IM di Kasus Dugaan Makar

Jumat, 20 November 2026 - 14:07 WIB

Ma’ruf Amin Mundur dari Ketua Dewan Pertimbangan MUI 2025–2030, Pimpinan Segera Siapkan Sosok Pengganti

Jumat, 20 November 2026 - 11:09 WIB

Polri Tunda Ekspose Bersama Kejagung Soal Dugaan Makar Penyadapan Presiden Prabowo Hingga Pekan Depan

Kamis, 19 November 2026 - 16:58 WIB

Advokat Subhan Palal Laporkan Pengamat Pendidikan Ina Liem ke Polda Metro Jaya Terkait Sidang MK Syarat Pendidikan Gibran

Berita Terbaru

Berfoto bersama usai pembukaan pelatihan Tahfidz dan Tafsir digelar LPTQ Labusel di Aula Kantor Camat Sungaikanan, Jumat (20/11), di Langgapayung. Foto: maruli siregar

Kabupaten Labuhan Batu Selatan

LPTQ Labusel Gelar Pelatihan Tahfiz dan Tafsir di Langgapayung

Jumat, 20 Nov 2026 - 17:30 WIB