Padahal, lanjutnya, pemerintah sudah mengatakan bahwa terkait kebijakan tidak dapat diadili, kecuali dalam kebijakan itu ada indikasi atau bukti KKN. “Nantilah kita amati persidangannya,” tukas RE Siboro.
Lebih jauh, Siboro mengungkapkan, dia cukup mengenal JS sebagai pekerja keras. Namun soal kejujuran JS, oknum Sekdakab Samosir itu dia tidak mengetahui. “JS pernah sebagai bawahan saya di Bappeda, tapi itu hanya setahun dan anggaran saat itu tidak sebesar anggaran sekarang,” kenang Siboro.
RE Siboro berharap agar para penegak hukum professional, apalagi cukup santer, kalangan masyarakat mencurigai kasus menyeret JS ini dipolitisasi.
“Itu kita baca dari suara Mantan Bupati yang teriak-teriak agar JS ditangkap. Mungkin karena ketidakberhasilannya pada Pilkada lalu, sehingga cenderung menganggap JS sebagai penyebabnya,” ungkap Siboro seraya menambahkan seandainya JS mengabaikan netralitasnya saat Pilkada lalu itu, kekalahan tetap tak dapat dihindari.
Terkait sikap Rapidin Simbolon mantan Bupati Samosir atas penahanan JS sang Sekda yang ditunjuk saat itu sebagai Ketua Gugus Tugas Covid-19 Samosir, hingga berita ini tayang, Mediadelegasi belum memperoleh komentar. Sejumlah pertanyaan yang dilayangkan ke ponselnya, belum berjawab. Kabarnya Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut itu sedang berada di Mandalika. D|Red-06
